 |
| Anggota DPRD Jabar Ahmad Faisyal Hermawan |
inijabar.com, Kota Bandung – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Maung Jawa Barat 2026 terus menuai sorotan. Kali ini, anggota Ahmad Faisyal Hermawan angkat bicara dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi yang berencana memanggil operator dan pengelola aplikasi SPMB Maung 2026.
Menurut Faisyal, konsep dan gagasan Sekolah Maung yang diusung Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejatinya memiliki tujuan baik untuk memperluas akses pendidikan yang lebih adil dan transparan. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan justru memunculkan berbagai keluhan dari masyarakat.
"Kalau ide gagasan Sekolah Maung sudah baik harus didukung dengan pelaksana teknis, jangan disalahgunakan oleh jajaran teknis di bawah agar rakyat yang jadi korban," ujar Faisyal, Selasa (9/6/2026).
Keluhan Warga Mengalir ke DPRD Jabar
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait berbagai persoalan yang muncul selama proses SPMB Maung 2026 berlangsung.
Sejumlah orang tua siswa disebut mengeluhkan data pendaftaran yang tiba-tiba hilang dari sistem. Tak hanya itu, ada pula laporan mengenai perubahan nilai atau skor yang menyebabkan calon peserta didik gagal lolos seleksi.
"Ada yang ngadu soal data hilang, ada juga yang ngadu soal skornya turun sehingga gagal lolos. Intinya kita dukung KDM untuk memanggil pihak operator dan pengelola aplikasi SPMB 2026," tegasnya.
Keluhan tersebut menambah panjang daftar persoalan yang mewarnai pelaksanaan SPMB Maung tahun ini. Sebelumnya, sejumlah orang tua calon siswa di berbagai daerah juga mempertanyakan perubahan status verifikasi dan hasil seleksi yang dinilai tidak transparan.
Desak Evaluasi Total Sistem SPMB Maung
Faisyal mendukung pernyataan KDM yang akan memanggil pengelola sistem SPMB dan menilai pemanggilan operator aplikasi menjadi langkah penting untuk mengungkap sumber persoalan yang terjadi. Ia menegaskan jangan sampai kesalahan teknis maupun dugaan kelalaian pengelolaan sistem justru merugikan masyarakat yang sedang memperjuangkan hak pendidikan anak-anak mereka.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan siswa baru harus dijaga melalui proses yang transparan, akuntabel, dan mudah diawasi.
DPRD Jawa Barat, kata dia, akan terus mengawal proses evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar seluruh aduan masyarakat dapat ditelusuri secara terbuka.
SPMB Maung 2026 Makin Jadi Sorotan
Polemik SPMB Maung 2026 belakangan menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai laporan mengenai perubahan data pendaftaran, status verifikasi, hingga pergeseran skor seleksi yang dialami calon peserta didik.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi memanggil operator dan pengembang aplikasi kini dinilai menjadi momentum penting untuk membongkar akar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Masyarakat pun menunggu hasil evaluasi tersebut untuk memastikan apakah masalah yang muncul murni akibat gangguan teknis, kesalahan pengelolaan sistem, atau ada faktor lain yang menyebabkan ribuan peserta terdampak dalam proses penerimaan siswa baru tahun 2026.(*)
