 |
| Hansip kini berubah menjadi Linmas |
inijabar.com, Kota Bekasi –Polemik mengenai peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) kembali mencuat setelah pernyataan Kepala Satpol PP Pemkot Bekasi, Nesan Sunjana, yang menyebut Linmas “tidak ada kerjanya”.
Pernyataan tersebut menuai reaksi publik, sekaligus membuka diskusi lebih luas tentang fungsi, status, hingga kesejahteraan para anggota Linmas di Indonesia.
Sayangnya anggota DPRD Kota Bekasi terutama Komisi 1 seolah tidak tertarik membicarakan polemik apalagi nasib Linmas, entah mungkin bagi mereka 'ga penting"
Apa Itu Linmas dan Apa Tugasnya?
Dulu berbama Hansip (Pertahanan Sipi) berseragam hijau. Kini dinamakan Linmas dengan seragam abu-abu gelap. Linmas merupakan unsur masyarakat yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.
Secara regulasi, peran Linmas diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah dan beririsan dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, tugas Linmas lebih bersifat partisipatif dan berbasis komunitas.
Fungsi utama Linmas meliputi:
Membantu penanganan bencana (evakuasi, logistik, pengamanan lokasi)
Menjaga keamanan lingkungan (siskamling, ronda malam)
Membantu pengamanan kegiatan masyarakat (pemilu, acara keagamaan, hajatan)
Mendukung ketertiban umum bersama aparat desa/kelurahan
Menjadi garda terdepan saat kondisi darurat di lingkungan warga
Dengan kata lain, Linmas adalah “mata dan telinga” pemerintah di tingkat paling bawah.
Status Kepegawaian Linmas
Salah satu persoalan utama Linmas adalah status kepegawaiannya yang tidak jelas secara nasional.
Linmas bukan ASN (Aparatur Sipil Negara)
Linmas juga bukan pegawai tetap
Mereka tergolong sebagai relawan atau tenaga perlindungan masyarakat berbasis partisipasi
Pengangkatan Linmas biasanya dilakukan oleh kepala desa atau lurah, dengan persetujuan pemerintah daerah.
Dari Mana Honor Linmas?
Honor Linmas tidak berasal dari satu sumber tetap, melainkan bergantung pada kebijakan daerah.
Sumber honor Linmas umumnya:
-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
-Dana desa (untuk wilayah pedesaan)
-Bantuan kegiatan tertentu (misalnya pengamanan pemilu atau event besar)
Namun, nominalnya sering kali sangat kecil, bahkan di beberapa daerah hanya berupa uang transport atau insentif tidak rutin. Tidak jarang anggota Linmas bekerja tanpa bayaran tetap.
Kontroversi Pernyataan Kasatpol PP Bekasi
Pernyataan Nesan Sunjana yang menyebut Linmas “tidak ada kerjanya” dinilai banyak pihak tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
Pasalnya, di banyak daerah, Linmas justru menjadi garda awal saat terjadi:
Bencana banjir
Kebakaran
Pengamanan pemilu
Konflik sosial di tingkat warga
Kritik terhadap pernyataan tersebut menyoroti kurangnya pemahaman terhadap beban kerja Linmas yang tidak selalu terlihat, tetapi krusial saat dibutuhkan.
Kenapa Linmas Terlihat “Tidak Bekerja”?
Ada beberapa faktor yang membuat Linmas dianggap kurang optimal:
Minim pelatihan dan pembinaan
Tidak ada sistem kerja terstruktur
Kurangnya fasilitas dan perlengkapan
Honor rendah sehingga motivasi menurun
Peran yang hanya aktif saat kondisi tertentu (insidental)
Artinya, persoalannya bukan pada “tidak ada kerja”, tetapi pada sistem yang belum mendukung optimalisasi peran mereka.
Solusi Mensejahterakan Linmas
Untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan Linmas, diperlukan langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah:
1. Penegasan Status Hukum Linmas perlu memiliki status yang lebih jelas, misalnya sebagai tenaga kontrak daerah atau semi-formal, agar memiliki kepastian hak.
2. Standarisasi Honor Nasional Pemerintah dapat menetapkan standar minimal honor Linmas agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah.
3. Pelatihan dan Sertifikasi Peningkatan kapasitas melalui pelatihan kebencanaan, keamanan, dan penanganan konflik akan membuat Linmas lebih profesional.
4. Integrasi dengan Sistem Keamanan Linmas perlu diintegrasikan dengan sistem keamanan terpadu bersama TNI, Polri, dan Satpol PP.
5. Penyediaan Fasilitas Seragam, alat komunikasi, hingga perlengkapan darurat harus dipenuhi agar mereka dapat bekerja optimal.
6. Insentif Berbasis Kinerja Pemberian insentif tambahan bagi Linmas yang aktif dan berprestasi dapat meningkatkan motivasi.
Linmas bukan sekadar “penjaga kampung”, tetapi bagian penting dari sistem perlindungan masyarakat Indonesia. Pernyataan kontroversial seperti yang disampaikan Nesan Sunjana seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan justifikasi untuk meremehkan peran mereka.
Jika dikelola dengan baik dan diberikan kesejahteraan yang layak, Linmas bisa menjadi kekuatan besar dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput.
Opini ditulis: Tim Redaksi
