 |
| Satpol PP Pemkot Bandung saat merelokasi barang-barang pedagang |
inijabar.com, Kota Bandung – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas Market memasuki babak baru. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kembali turun tangan dalam operasi tahap ketiga, Senin (4/5/2026), dengan membongkar 11 lapak yang dinilai sudah tak lagi aktif.
Langkah ini bukan sekadar rutinitas penegakan aturan, melainkan sinyal kuat bahwa wajah Cicadas tengah dipersiapkan untuk perubahan besar.
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kasie Ranmas), Pardiman Hendri, menegaskan bahwa penertiban dilakukan secara bertahap demi menjaga stabilitas di lapangan. Sebelumnya, operasi serupa telah digelar pada 8 April dan 21 April 2026.
“Ini sudah tahap ketiga, dan akan terus berlanjut. Kami lakukan bertahap agar tetap kondusif,” ujarnya.
Fokus Lapak Mati, PKL Aktif Bersiap Direlokasi
Dalam operasi kali ini, sebanyak 6 kios dan 5 meja dagangan dibongkar. Menariknya, seluruh lapak yang ditertibkan merupakan lapak kosong alias tidak lagi digunakan.
Namun, di balik langkah “aman” ini, tersimpan agenda yang lebih besar. Pemerintah Kota Bandung mulai mengarahkan perhatian pada PKL aktif yang masih bertahan di lokasi.
“Yang kosong kami prioritaskan. Untuk yang masih aktif, nanti akan masuk tahap relokasi,” kata Pardiman.
Artinya, penertiban ini baru permulaan. Gelombang berikutnya berpotensi menyasar pedagang aktif—yang selama ini menjadi denyut ekonomi kawasan Cicadas.
Proyek BRT Jadi Alasan Utama
Penataan kawasan Cicadas bukan tanpa sebab. Kawasan ini masuk dalam rencana strategis pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT), yang diproyeksikan menjadi solusi transportasi massal di Kota Bandung.
Konsekuensinya, ruang publik harus “dibersihkan” dari aktivitas yang dianggap menghambat proyek, termasuk keberadaan PKL.
Pemerintah pun mulai menyiapkan skenario relokasi, meski hingga kini belum sepenuhnya matang.
“Sudah ada pembahasan dengan Dinas KUKM, termasuk soal tempat relokasi. Tapi teknisnya masih dikaji,” ungkap Pardiman.
Humanis atau Awal Penggusuran?
Satpol PP menyebut pendekatan yang digunakan bersifat humanis. Sekitar 30 personel diterjunkan dengan melibatkan unsur TNI-Polri hingga aparat kewilayahan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Namun, di lapangan, pertanyaan mulai muncul: apakah ini benar-benar penataan, atau awal dari gelombang penggusuran yang lebih luas?
Sebab, pengalaman di berbagai kota menunjukkan bahwa relokasi PKL kerap menyisakan persoalan baru—mulai dari sepi pembeli hingga ketidakpastian penghasilan.
Cicadas di Persimpangan
Kini, kawasan Cicadas berada di titik krusial. Di satu sisi, pemerintah mendorong modernisasi kota lewat proyek transportasi. Di sisi lain, ribuan pelaku usaha kecil menggantungkan hidup di ruang-ruang informal tersebut.
Penertiban tahap ketiga ini mungkin terlihat “ringan” karena menyasar lapak kosong. Namun pesan yang disampaikan jelas: perubahan besar sedang berjalan, dan para PKL harus bersiap menghadapi babak berikutnya.
Apakah relokasi akan jadi solusi, atau justru memicu masalah baru? Waktu yang akan menjawab.(novi)
