 |
| Bupati Majalengka Eman Suherman |
inijabar.com, Majalengka – Kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Di tengah menurunnya kemampuan keuangan daerah, Bupati Eman Suherman melontarkan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan mandeknya kinerja.
Menurut Eman, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Majalengka 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Situasi tersebut, kata dia, justru harus menjadi pemicu lahirnya inovasi, kreativitas, dan terobosan baru dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kalau hanya berpikir tidak bisa bekerja tanpa anggaran, kita tidak akan maju. Majalengka Langkung SAE tidak akan terwujud," tegas Eman.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Majalengka dituntut tetap produktif meski ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Jabatan Harus Dibayar dengan Kinerja
Eman menegaskan, setiap jabatan yang diemban ASN memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat. Karena itu, berbagai fasilitas yang diterima pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya, harus sebanding dengan hasil kerja yang nyata.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat menilai pemerintah bukan dari besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan dari pelayanan dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
"Jabatan yang diberikan harus dibayar dengan kinerja. TPP dan berbagai fasilitas harus sejalan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," tegasnya.
PAD Jadi Kunci, Perizinan Industri Disorot
Menghadapi tekanan fiskal, Bupati Eman menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah paling realistis untuk memperkuat keuangan daerah.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah perizinan industri. Ia meminta jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) segera menyelesaikan berbagai izin usaha yang hingga kini belum tuntas.
Menurutnya, banyak perusahaan yang telah beroperasi, namun administrasi perizinannya belum lengkap. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi penerimaan daerah.
"Banyak industri sudah berdiri, tetapi izinnya belum selesai. Ini menjadi potensi loss pendapatan yang harus segera kita benahi," ujar Eman.
Investasi Rp3,36 Triliun Harus Terus Naik
Selain mengejar PAD, Eman juga meminta seluruh perangkat daerah aktif membangun komunikasi dengan kalangan dunia usaha untuk menarik lebih banyak investasi ke Majalengka.
Ia mengungkapkan, realisasi investasi pada tahun sebelumnya telah mencapai Rp3,36 triliun. Capaian tersebut diharapkan tidak berhenti, bahkan harus meningkat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
"Investasi harus terus naik, karena itu menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Fokus Pemkab Majalengka 2026
Dengan menurunnya APBD, Pemerintah Kabupaten Majalengka kini menitikberatkan strategi pada tiga langkah utama:
Mendorong inovasi dan efisiensi kerja seluruh OPD.
Mengoptimalkan PAD melalui penyelesaian perizinan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.
Meningkatkan realisasi investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga target pembangunan Majalengka Langkung SAE tetap berjalan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan.(*)
