 |
| Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono, menginstruksikan seluruh kadernya di DPRD Kota Bekasi, untuk merestrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut diambil guna merespons ketidakstabilan ekonomi nasional, salah satunya dengan menghapus anggaran kunjungan kerja (kunker) dan studi banding anggota dewan, yang dinilai tidak menyentuh kepentingan langsung masyarakat.
Ono menegaskan, bahwa di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta ancaman inflasi, alokasi anggaran daerah harus dialihkan sepenuhnya untuk program pelayanan publik dan padat karya.
“Instruksi DPP partai terkait evaluasi APBD Kota Bekasi adalah untuk menghapus program-program yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. Misalnya, kunjungan kerja, studi banding, dan sebagainya,” ujar Ono di sela-sela agenda konsolidasi partai di Kota Bekasi, Rabu (3/6/2026).
Politisi PDIP itu juga meminta para legislator di Kota Patriot, untuk membatasi agenda ke luar kota. Sebagai gantinya, anggota dewan didorong untuk mengoptimalkan waktu, dengan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat bawah.
Selain efisiensi anggaran, DPD PDIP Jawa Barat membawa dua agenda strategis lain untuk wilayah Kota Bekasi, yakni optimalisasi ketahanan pangan mandiri perkotaan (urban farming) dan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno sepanjang Juni ini.
Mengingat keterbatasan lahan pertanian di Kota Bekasi, masyarakat diimbau memanfaatkan pekarangan rumah, untuk menanam kebutuhan pokok secara mandiri demi menekan dampak kenaikan harga komoditas di pasar.
“Apalagi sekarang harga cabai bisa mencapai 70 ribu rupiah. Kita instruksikan untuk memanfaatkan pekarangan rumah, menanam cabai, tomat, dan sayuran lain yang bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat itu sendiri,” kata Ono.
Di sisi lain, dari aspek penguatan internal, PDIP Jawa Barat menargetkan rampungnya pembentukan struktur kepengurusan partai, mulai dari tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting, hingga Anak Ranting di seluruh kelurahan di Kota Bekasi pada bulan ini.
Penyelarasan struktur ini ditujukan untuk memaksimalkan instrumen 'Tiga Pilar Partai', yang mencakup jajaran pengurus, sembilan anggota fraksi di legislatif, serta posisi kepala daerah di Kota Bekasi, dalam memitigasi persoalan sosial-ekonomi warga.
“Ibu Ketua Umum selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya sebagai jalan saja. Senyatanya, PDI Perjuangan harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk menyelesaikan segala persoalan mereka,” pungkas Ono. (Pandu)
