 |
| Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna dan istri |
inijabar.com, Depok — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan tanpa esensi nyata di tingkat daerah.
Dengan mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”. Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna mengingatkan jajaran lembaga eksekutif mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk menjadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi serta refleksi. Terutama, dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, usai memimpin keikutsertaan legislatif dalam upacara pengibaran bendera peringatan HUT ke-81 RI, di lapangan Kantor Pemerintahan Kota Depok, Senin (17/8/2026).
Mendorong Keadilan Sosial Tanpa Pengecualian
Ade Supriyatna menanggapi bahwa tema kemerdekaan tahun ini membawa pesan moral yang kuat, agar tidak ada satupun warga yang luput dari perhatian pemerintah. Menurutnya, pembangunan daerah harus dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Jadi tidak boleh ada warga yang tidak dapat pelayanan publik yang baik,” ujar Ades yang akrab disapa kepada awak media.
Lebih lanjut Ades juga menekankan bahwa asas keadilan dalam pelayanan publik adalah tolak ukur utama keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dituntut untuk lebih jeli dalam memetakan kebutuhan riil masyarakat yang sifatnya heterogen.
Memetakan Kompleksitas Masalah: Dari Kemacetan hingga Layanan Dasar
Terkait Pekerjaan Rumah (PR) utama yang harus dihadapi Kota Depok, Ades menilai adanya perbedaan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing segmen sosial.
• Segmen Kelas Menengah: Keluhan yang kerap muncul umumnya berkaitan dengan persoalan infrastruktur dan mobilitas perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas, mengingat masih tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi
• Segmen Kelas Bawah: Tantangan di segmen ini jauh lebih mendasar. Pemerintah diingatkan agar tidak melupakan kelompok masyarakat yang kerap tidak memiliki akses atau ruang bersuara di media sosial.
Selain itu, Politisi PKS itu pun menyoroti kelompok rentan yang mungkin tidak terjangkau oleh diskursus digital, namun memiliki kebutuhan mendesak atas hak-hak dasarnya.
“Kita tidak boleh lupa juga, bahwa ada segmen bawah yang mereka tidak berisik di medsos ya. Mereka bahkan mungkin tidak punya medsos, bahkan mungkin juga tidak punya HP. Tapi yang mereka inginkan itu sebenarnya, pelayanan terbaik dalam bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan. Itu juga yang tidak boleh lupa,” tegasnya.
Sinergi Legislatif dan Eksekutif
Dalam kesempatan yang sama, Ades juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian upacara peringatan kemerdekaan, baik di tingkat kota maupun yang tersebar di berbagai kelurahan. Kehadiran para legislator di tengah masyarakat ini diharapkan mampu memperkuat solidaritas sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat di wilayah setempat.
Kritik dan catatan kepengawasan yang disampaikan DPRD Depok ini menjadi pengingat penting bagi eksekutif. Agar narasi kedaulatan dan kemakmuran dalam HUT ke-81 RI dapat diterjemahkan secara konkret melalui alokasi anggaran yang berpihak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perbaikan pelayanan publik yang merata. (Risky)
