 |
| Gedung DPRD Kota Bandung |
inijabar.com, Kota Bandung – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi juga berperan aktif mengawal proses penyusunan hingga pengawasan kebijakan publik.
Pesan tersebut disampaikan Iman saat menjadi narasumber dalam audiensi Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia Korwil III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Sabtu (17/10/2026).
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial yang mampu memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat.
"Mahasiswa jangan hanya menjadi objek penerima manfaat kebijakan, tetapi juga harus menjadi subjek yang turut merencanakan, merumuskan, dan mengawal setiap kebijakan," tegas Iman.
Mahasiswa Diminta Aktif Mengawal Kebijakan Publik
Iman menjelaskan, kebijakan publik, terutama Undang-Undang yang dibuat pemerintah pusat, memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, proses penyusunannya memerlukan pengawasan dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, dan media.
Ia mencontohkan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sempat menuai berbagai respons publik. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan harus terus dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat.
Soroti Akurasi Data Penerima Bantuan
Dalam kesempatan itu, Iman juga menyoroti pentingnya validitas data penerima bantuan sosial dan jaminan kesehatan.
Ia mengingatkan masih adanya exclusion error maupun inclusion error, yakni kondisi ketika warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak memenuhi syarat malah mendapatkan bantuan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah harus terus memperbaiki sistem pendataan agar program bantuan tepat sasaran.
UHC Bandung Hadapi Tantangan Fiskal
Iman mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bandung yang tetap mengalokasikan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) guna membantu warga yang belum mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri.
Namun, ia mengakui upaya tersebut tidak mudah karena pemerintah daerah sedang menghadapi keterbatasan anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski demikian, ia menegaskan pelayanan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD.
Bonus Demografi 2045 Harus Jadi Peluang
Iman juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, besarnya jumlah penduduk usia produktif bisa menjadi kekuatan besar apabila generasi muda memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan.
"Menuju 2045 kita memiliki bonus demografi yang signifikan. Ini bisa menjadi bonus positif atau justru menjadi permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu generasi muda harus menjadi subjek yang ikut merencanakan, merumuskan, dan mengawal setiap kebijakan," ujarnya.
Ia pun mengajak mahasiswa untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap persoalan publik, memahami proses pembentukan kebijakan, serta menyampaikan aspirasi secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab.(novi)
