 |
| Foto: tari jaipong |
inijabar.com, Kota Bandung – Polemik mengenai Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), beasiswa santri, hingga pembangunan candi bentar dan pelestarian jaipongan menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin melontarkan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua DPRD Jabar mempertanyakan penyelenggaraan MTQ yang dinilai "hilang", beasiswa santri yang disebut tidak tersubsidi, sementara anggaran dinilai tetap tersedia untuk pembangunan candi bentar dan pelestarian kesenian jaipongan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Saya berterima kasih karena selalu diingatkan agar menjadi gubernur yang amanah. Tetapi pesan yang disampaikan kepada jamaah kurang lengkap informasinya," ujar Dedi Mulyadi.
MTQ Bukan Dihapus, Hanya Diundur ke Awal 2027
KDM menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat bukan dihapus, melainkan dijadwalkan ulang.
Menurutnya, Kabupaten Garut yang semula menjadi tuan rumah MTQ 2026 mengundurkan diri karena keterbatasan anggaran.
"Tahun 2026 seharusnya dilaksanakan di Garut, tetapi Garut tidak memiliki biaya sehingga mengundurkan diri," kata Dedi.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut telah disampaikan sejak sekitar empat bulan lalu.
"MTQ akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 6 Januari 2027. Pembukaan di Gedung Sate dan penutupan di Masjid Al Jabbar," jelasnya.
Hadiah MTQ Nasional Justru Naik
Dalam kesempatan itu, Dedi juga membantah anggapan pemerintah mengurangi perhatian terhadap syiar Al-Qur'an.
Ia menyebut hadiah bagi kafilah Jawa Barat yang berprestasi di tingkat nasional justru mengalami peningkatan.
Besaran hadiah kini menjadi:Juara I: Rp200 juta, Juara II: Rp150 juta, Juara III: Rp100 juta
Sebelumnya, penghargaan yang diberikan masing-masing sebesar Rp100 juta, Rp75 juta, dan Rp50 juta.
Beasiswa Santri Dipastikan Tetap Ada
Menjawab kritik mengenai beasiswa santri, Dedi memastikan program tersebut tidak dihapus.
"Sudah diakomodasi melalui pergeseran anggaran Tahun 2026, jadi tidak ada yang hilang," tegasnya.
Jaipongan dan Candi Bentar Ikut Disorot
Selain MTQ dan beasiswa santri, Wakil Ketua DPRD Acep juga menyinggung keberadaan jaipongan yang dinilai terus mendapat perhatian, termasuk pembangunan candi bentar di sejumlah wilayah.
Menanggapi hal itu, Dedi mengatakan kesenian jaipongan telah berkembang jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
"Jaipongan sudah ada di mana-mana sebelum saya menjadi gubernur," katanya.
Sementara mengenai pembangunan candi bentar di kawasan perbatasan Bandung, Dedi menilai infrastruktur tersebut memiliki fungsi memperkuat identitas daerah sekaligus menjadi daya tarik wisata.
"Silakan lihat sendiri di perbatasan. Tempat itu sekarang menjadi destinasi, banyak orang datang berkunjung," ujarnya.
Perdebatan Kebijakan Warnai Ruang Publik
Perbedaan pandangan antara unsur legislatif dan eksekutif terkait prioritas anggaran kembali menjadi perhatian publik. Di satu sisi, DPRD menyoroti perlunya penguatan program keagamaan dan pendidikan santri, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan seluruh program tersebut tetap berjalan dan sebagian telah disesuaikan melalui mekanisme pergeseran anggaran.
Polemik ini diperkirakan masih akan menjadi bahan diskusi, terutama menjelang pelaksanaan MTQ Jawa Barat pada Januari 2027 serta pembahasan berbagai program prioritas pemerintah daerah.
