 |
| Spanduk bernada protes dari warga Rw 09 Kelurahan Harjamukti, Cimanggis |
inijabar.com, Depok - Warga RW 09 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok yang membentangkan spanduk berisikan protes di Pos Siskamling terhadap penggunaan program Dana RW dari Pemkot Depok sebesar Rp300 juta yang menuding untuk rekreasi sepihak, memunculkan reaksi dari aparatur setempat.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Harjamukti, Vika Kusumasari saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa pihak kelurahan sebenarnya telah berulang kali mengingatkan pengurus wilayah agar mematuhi prosedur, namun peringatan itu diabaikan.
"Kita punya bukti kok, bahwa kita sudah memberikan saran. Saya sudah pernah ngomong sama ketua RW-nya, ketua Pokmas-nya, sama panitianya juga sudah saya sampaikan. Tapi argumentasinya begitu," ujar Vika saat dikonformasi kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, dana yang berasal dari Pemkot Depok tersebut peruntukannya harus pada kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk golongan tertentu.
"Dana ini kan dari mereka untuk mereka. Jadi kalau mereka ada niat untuk kepentingan pribadi atau sifatnya kepentingan yang berbau buat menyejahterakan diri sendiri, ya mereka salah besar. Uang ini kan buat kemasyarakatan, dinikmati sama orang banyak," tegasnya.
Selain itu, Vika menyayangkan tindakan pengurus atau panitia tingkat RW yang memutuskan kegiatan secara sepihak tanpa koordinasi resmi dengan pihak kelurahan ataupun transparansi pada warga setempat.
"Padahal pada saat itu sudah kami sarankan. Tapi ya, mereka jalan sendiri. Sekarang giliran butuh penetapan SK, nyarinya ke saya. Kebayang nggak jadi saya bagaimana?" kata Vika.
Mengenai penggunaan anggaran yang tengah diprotes warga lewat spanduk atas tudingan rekreasi sepihak tersebut, pihak Kelurahan Harjamukti melimpahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus Pokmas serta panitia penyelenggara di lapangan.
"Pelaksanaan teknis kan mereka, Pokmas. Dananya pun semua ada di mereka. Dari pada uang itu akhirnya hangus, silakan laksanakan, tapi situ bertanggung jawab penuh atas kegiatan itu," tandasnya.
Dengan adanya aksi protes dari warga tersebut, pihak Kelurahan berharap tata kelola serta transparansi keuangan di tingkat RT atau RW dapat dievaluasi dan dibenahi agar masalah serupa tidak terulang kembali. (Risky)
