 |
| Maskot Walker (Walet Keren), sebagai satu-satunya hiasan di perhelatan Porprov XV di ruang publik Kota Bekasi. Maskot tersebut sendirian tidak ditemani umbul-umbul dan spanduk event akar terlihat lebih meraih. |
inijabar.com, Kota Bekasi – Kemeriahan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi justru menuai sorotan. Berstatus sebagai salah satu tuan rumah, atmosfer pesta olahraga terbesar di Jawa Barat itu dinilai belum terasa di tengah masyarakat.
Di balik sengitnya persaingan para atlet dan keseruan di setiap arena pertandingan, banyak warga mengaku bahkan tidak mengetahui Kota Bekasi sedang menjadi penyelenggara Porprov 2026.
"Porprov apaan emang, Bang?" ujar Jerry, warga Jalan Gurame, Kayuringin, Bekasi Selatan, saat dimintai komentarnya, Kamis (5/11/2026).
Pengakuan serupa disampaikan Siska, seorang mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Bekasi.
"Nggak tahu (Porprov), Pak. Mungkin promosinya kurang," ucapnya singkat.
Kritik tajam juga muncul dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman. Menurutnya, Kota Bekasi gagal membangun euforia dan keterlibatan masyarakat.
"Kita menjadi tuan rumah, tetapi suasana Porprov belum begitu terasa di sejumlah ruang publik. Seharusnya ada pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, dan media informasi di titik-titik strategis. Keberhasilan Porprov jangan hanya diukur dari kelancaran pertandingan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat ikut merasakan kemeriahannya," tegas Wildan.
Politisi Fraksi PKB itu menilai strategi sosialisasi yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi terlalu bertumpu pada media sosial pemerintah. Padahal, promosi seharusnya menjangkau hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW, sekolah, dan komunitas.
Akibatnya, banyak warga tidak mengetahui jadwal maupun lokasi pertandingan sehingga dukungan terhadap atlet daerah pun minim.
"Bagaimana masyarakat mau datang dan mendukung kalau informasi saja tidak sampai kepada mereka? Jangan terlalu fokus pada teknis pertandingan, sementara komunikasi publik justru kurang diperhatikan," ujarnya.
Efisiensi Anggaran atau Kurang Siap Jadi Tuan Rumah?
Sepinya gaung Porprov 2026 memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah kondisi ini merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang membuat promosi dibatasi, atau justru menjadi sinyal Kota Bekasi belum maksimal mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pesta olahraga terbesar di Jawa Barat.
Meski pertandingan tetap berlangsung, minimnya publikasi dinilai membuat momentum Porprov gagal menjadi pesta rakyat yang mampu membangun kebanggaan warga.
Wildan mengingatkan bahwa semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan olahraga. Karena itu, Porprov semestinya juga menjadi penggerak ekonomi daerah.
"Momentum Porprov harus membawa dampak ekonomi dan kebanggaan bagi warga Kota Bekasi. Jangan sampai kegiatan besar ini hanya dirasakan oleh penyelenggara dan kalangan olahraga. UMKM dan komunitas jangan hanya jadi penonton," katanya.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi pun mendesak evaluasi segera dilakukan tanpa menunggu seluruh rangkaian Porprov berakhir. Tiga langkah yang diminta yakni mengevaluasi total strategi publikasi Dispora, memperluas promosi hingga ke tingkat lingkungan, serta membuka ruang lebih besar bagi UMKM di sekitar arena pertandingan.
"Evaluasi tidak perlu menunggu Porprov selesai. Selama masih berlangsung, perbaikan harus segera dilakukan. Jangan sampai Kota Bekasi hanya sukses menjadi tuan rumah secara administratif, tetapi gagal membangun kemeriahan dan partisipasi warganya," pungkas Wildan.
Kepemimpinan KONI Kota Bekasi Ikut Jadi Sorotan
Sepinya gaung Porprov XV Jawa Barat 2026 juga memunculkan kritik terhadap kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi yang saat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Sejumlah kalangan menilai organisasi olahraga tersebut belum mampu membangun atmosfer pesta olahraga yang melibatkan masyarakat secara luas. Padahal, sebagai tuan rumah, Kota Bekasi dinilai memiliki peluang besar menjadikan Porprov sebagai ajang pembinaan olahraga sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Sorotan itu semakin menguat karena sebelumnya persoalan belum cairnya uang transport atlet Kota Bekasi juga sempat menjadi perhatian publik. Di sisi lain, promosi dan sosialisasi penyelenggaraan Porprov dinilai belum maksimal sehingga banyak warga tidak mengetahui jadwal maupun lokasi pertandingan.
Pemerintah Kota Bekasi sendiri mengaku menyiapkan anggaran sebesar Rp40 miliar melalui APBD khusus untuk bonus atlet peraih medali emas, serta alokasi pembiayaan pendukung pelaksanaan Rp66 miliar dan bonus tambahan Rp71 miliar (atau total dukungan yang disiapkan untuk Porprov XV Jawa Barat 2026).
Belum kalau digabung dengan anggaran Pembangunan/Revitalisasi Sarana & Venue (seperti Lapangan Multiguna) senilai Rp5,6 miliar.
Kondisi tersebut memunculkan anggapan bahwa fokus penyelenggaraan lebih banyak tertuju pada aspek administratif dan teknis pertandingan, sementara pembinaan olahraga, penguatan dukungan publik, serta penciptaan atmosfer kompetisi belum berjalan optimal.
Sebagai Ketua KONI Kota Bekasi, Tri Adhianto diharapkan tidak hanya memastikan penyelenggaraan pertandingan berlangsung lancar, tetapi juga mampu menjadikan Porprov sebagai momentum kebangkitan olahraga prestasi, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan komunitas olahraga.
Dengan masih berlangsungnya Porprov XV Jawa Barat 2026, evaluasi terhadap strategi promosi, pembinaan olahraga, dan komunikasi publik dinilai perlu segera dilakukan agar Kota Bekasi tidak hanya dikenang sebagai tuan rumah penyelenggara, tetapi juga sebagai daerah yang berhasil membangun semangat olahraga di tengah masyarakat.(pandu/red)
