 |
| Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Wildan |
inijabar.com, Kota Bekasi - Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang dicanangkan Pemerintah Kota Bekasi, ternyata masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak.
Berdasarkan hasil pantauan legislatif, banyak warga yang mengeluhkan adanya biaya terselubung alias 'pembiayaan gelap', di sekolah-sekolah swasta yang berafiliasi dengan program ini, dengan besaran nominal yang tak main-main.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurahman, mengaku telah menerima beragam aduan terkait masalah ini. Menurutnya, pembiayaan tambahan ini mencakup berbagai komponen mulai dari biaya seragam, LKS, hingga biaya kegiatan tahunan.
"Ekspektasi masyarakat itu kan sekolah gratis di swasta, tapi faktanya kita dapat temuan di Pondok Gede dan Jatiasih itu ada pembiayaan tambahan per tahun sampai Rp 2.400.000," ujar Wildan saat ditemui di kantornya, Kamis (5/11/2026).
"Dari mulai biaya seragam, biaya kegiatan selama setahun, biaya pendaftaran, makanya tadi biaya lain-lainnya ini kok kok besar juga," tambahnya menekankan urgensi pengawasan program tersebut.
Wildan menegaskan, mayoritas warga yang masuk melalui jalur afirmasi keluarga prasejahtera atau yatim piatu ini, seharusnya bebas dari segala pungutan.
Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya, sehingga ia menilai program ini terkesan memberi harapan palsu kepada masyarakat.
"Karena memang sejak awal afirmasi untuk yang tidak mampu, sampai yatim piatu kondisinya. Sehingga ketika ada masih biaya kan tentu ini seolah-olah seperti di-PHP (Pemberi Harapan Palsu) masyarakat. Nah ini kita minta tidak terjadi lagi," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Wildan menuntut adanya evaluasi menyeluruh agar program ini, tidak lagi membebani masyarakat pada tahun depan. Ia mendesak, agar skema pembiayaan benar-benar diformat all-in atau gratis sepenuhnya, tanpa ada biaya embel-embel dari pihak sekolah.
"Kita minta ini dievaluasi tahun depan nggak boleh atau tahun depan itu skemanya harus all in. Nggak ada pembiayaan lain-lain lagi dari sekolah kepada orang tua," paparnya.
Selain persoalan biaya, Politisi PKB ini juga menyoroti lambatnya sosialisasi kepada masyarakat di tingkat akar rumput, terkait kuota tambahan sekolah swasta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.
Kurangnya keterlibatan aparatur wilayah tingkat kelurahan hingga RT/RW dinilai menjadi salah satu penyebab minimnya jangkauan informasi.
"Waktu pelaksanaannya ini banyak juga yang oleh sebagian masyarakat, dikeluhkan karena waktunya berbenturan dengan aktivitas kerja mereka. Kita minta para camat lurah di wilayah itu, untuk betul-betul turun agar pelaksanaannya ini juga betul-betul dimonitor," tegasnya.
Mengantisipasi agar permasalahan ini tidak terulang di masa depan, Wildan berharap Pemerintah Kota Bekasi merumuskan regulasi dan standar prosedur (SOP) yang lebih tegas. Sekolah-sekolah yang terbukti tetap melanggar dengan memungut biaya, harus dikenakan sanksi hingga pemutusan kerja sama.
"Sanksinya kita sudah sepakati keluarin dari kerjasama itu, putus kerjasamanya," tutup Wildan. (Pandu)
