 |
| Foto:dokumentasi |
inijabar.com, Bandung – Dugaan pungutan biaya rehabilitasi dengan nominal fantastis di Yayasan Tri Hita Praba Bandung menjadi sorotan. Sejumlah keluarga pasien mengaku keberatan dengan besaran biaya yang harus dibayarkan selama anggota keluarganya menjalani rehabilitasi narkoba.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, klarifikasi dilakukan melalui sambungan telepon kepada seseorang berinisial Ar terkait keberadaan tiga orang yang sedang menjalani rehabilitasi di yayasan tersebut. Dari hasil komunikasi itu, muncul informasi mengenai biaya rehabilitasi yang dinilai cukup tinggi oleh pihak keluarga senilai Rp5 juta per pasien.
Salah seorang anggota keluarga pasien yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa karena harus menanggung berbagai biaya, mulai dari rehabilitasi, detoksifikasi hingga biaya lainnya.
"Kami sangat kecewa dengan adanya penetapan biaya yang begitu besar. Ada biaya rehabilitasi, detoksifikasi, dan biaya lainnya. Bagi kami sebagai keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, nominal tersebut sangat memberatkan," ujarnya. Jumat (12/11/2026)
Menurut keluarga pasien, proses rehabilitasi seharusnya tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Mereka berharap pihak yayasan dapat lebih bijaksana dalam menetapkan biaya layanan agar tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga yang tengah berjuang mendampingi pasien menjalani pemulihan.
Selain itu, keluarga juga meminta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan layanan rehabilitasi untuk turun tangan melakukan penelusuran dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan transparansi penetapan biaya serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Yayasan Tri Hita Praba Bandung terkait besaran biaya rehabilitasi maupun mekanisme penetapannya.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi agar informasi yang berkembang dapat disajikan secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Dugaan pungutan biaya rehabilitasi ini menjadi perhatian karena menyangkut akses masyarakat terhadap layanan pemulihan penyalahgunaan narkoba.
Apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan biaya, diharapkan pihak berwenang dapat mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.(novi)
