![]() |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Garut – Pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, banyak paket pekerjaan baru berjalan saat waktu efektif pelaksanaan tersisa sekitar 45 hari sebelum tutup buku anggaran pada 31 Desember 2026.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kualitas hasil pekerjaan, terutama proyek infrastruktur dengan nilai di atas Rp400 juta yang dikerjakan dalam waktu sangat terbatas.
Selain berpacu dengan tenggat waktu, pelaksanaan proyek juga berhadapan dengan musim hujan yang berpotensi menghambat pekerjaan di lapangan. Situasi ini dinilai meningkatkan risiko penurunan kualitas konstruksi apabila pelaksanaan tidak dilakukan sesuai spesifikasi teknis.
Pemerhati kebijakan publik, Tubagus Yusuf, meminta seluruh proses pengadaan barang dan jasa APBD Perubahan Garut 2026 menjadi perhatian serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mulai dari tahap perencanaan hingga hasil akhir pekerjaan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Pengelolaan keuangan sudah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi. Seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Tubagus Yusuf, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menyinggung Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran, termasuk penanganan pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi pedoman agar proses administrasi dan penyelesaian pekerjaan tetap berjalan sesuai koridor hukum apabila terdapat kendala teknis.
Tubagus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada tingginya angka serapan anggaran.
"Mengejar penyerapan tanpa memperhatikan mekanisme, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mutu pekerjaan justru berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tegasnya.
Ia menilai keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas pembangunan yang dihasilkan.
Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Karena itu, Tubagus berharap seluruh proses pengadaan barang dan jasa APBD Perubahan Garut 2026 diawasi secara ketat, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian keuangan negara di kemudian hari.
Kontrak proyek yang mepet akhir tahun dinilai berisiko menurunkan kualitas pekerjaan. BPK didorong mengaudit seluruh proses pengadaan APBD Perubahan Garut 2026, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran, guna memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.(ujang)


