![]() |
| Walikota Bekasi Tri Adhianto |
inijabar.com, Kota Bekasi - Ketidakhadiran Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam agenda pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait persoalan PT Migas, menyisakan tanda tanya mengenai prioritas penegakan hukum di lingkungan pemerintah daerah.
Alih-alih memenuhi panggilan lembaga penegak hukum tingkat pusat tersebut pada Selasa (17/11/2026), orang nomor satu di Kota Patriot itu justru memilih menghadiri agenda diskusi hasil studi bersama di Habibie Ainun Center.
Tri menyatakan, surat pemanggilan dari Kejagung baru diterima pada Senin (16/11/2026), atau sehari sebelum jadwal pemeriksaan. Sementara itu, ia mengaku telah mengagendakan pertemuan dengan pihak Habibie Ainun Center sejak sepekan sebelumnya.
"Kejagung kemarin itu datang surat pemanggilannya di hari Senin. Kemudian di hari Selasa saya sudah janji kurang lebih seminggu yang lalu, bahwa kita akan melakukan diskusi terkait dengan Habibie Ainun Center," ujar Tri saat ditemui di acara Grand Opening Wisata Air Kalimalang, Rabu (18/11/2026).
Tri menjelaskan, pertemuan tersebut tidak dapat ditinggalkan karena membahas hasil studi, focus group discussion (FGD), hingga survei yang telah dilakukan lembaga tersebut di Kota Bekasi. Atas dasar benturan jadwal itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan kepada penyidik Kejagung, untuk dijadwalkan ulang pada pekan depan.
"Dia (Habibie Ainun Center) sudah melakukan studi di Kota Bekasi, melakukan FGD, juga melakukan survei. Oleh karena itu kemarin kita lakukan diskusi, makanya kita enggak bisa (hadir) dan saya minta waktu minggu yang akan datang," kata Tri.
Selain alasan agenda diskusi yang telah terjadwal lebih dulu, Tri menyebut penundaan kehadiran juga dimanfaatkan, untuk menyiapkan sejumlah dokumen dan data pendukung, yang berkaitan dengan materi pemeriksaan mengenai PT Migas.
"Ya kan harusnya ada data-data yang kita persiapkan," ucapnya singkat.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kepastian kehadirannya pada pemanggilan ulang pekan depan terkait perkara PT Migas tersebut, Tri menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan penyidik.
"Akan hadir," tegasnya.
Dengan janji penjadwalan ulang pada pekan depan tersebut, publik kini menanti konsistensi dan komitmen transparansi Pemerintah Kota Bekasi, dalam mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung terkait tata kelola PT Migas. (Pandu)


