Tri Mangkir, Kejagung Juga Periksa Ex Dirut PT.Migas ZA

Redaktur author photo

 

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna

inijabar.com, Bekasi – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) pertama di PT Minyak dan Gas Bumi (PT Migas) Kota Bekasi berinisial ZA sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola PT Migas Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan PT Migas Kota Bekasi, khususnya terkait Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara.

"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen serta akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," kata Anang dalam keterangan pers, Selasa (17/11/2026).

ZA sendiri tercatat sudah beberapa kali diperiksa termasuk saat masih proses pemeriksaan di Kejari Kota Bekasi.

Pada hari yang sama, Kejagung juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi. Namun, Tri tidak memenuhi panggilan penyidik.

Menurut Anang, Tri Adhianto telah mengirimkan surat kepada penyidik yang berisi permohonan penjadwalan ulang pemeriksaannya pada pekan depan.

"Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir. Ada surat meminta penjadwalan ulang pemanggilan minggu depan," ujarnya.

Kejagung belum menjelaskan alasan ketidakhadiran Tri Adhianto dalam pemeriksaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Tri Adhianto melalui pesan WhatsApp belum mendapat tanggapan.

Dugaan Kerugian Negara Rp2 Triliun

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Migas Kota Bekasi pada pelaksanaan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024. 

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga telah terjadi kerugian negara yang nilainya mencapai sekitar Rp2 triliun.

Penyidikan masih terus berlangsung dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (Pandu).


Share:
Komentar

Berita Terkini