 |
| Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres), menjadi momentum koreksi bagi kehidupan bernegara, agar kembali berlandaskan ketaatan pada konstitusi.
Terkait kekosongan kursi wakil presiden, Hasto menegaskan partainya menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, untuk mengusulkan dua nama calon pengganti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut Hasto, dinamika politik nasional pascamundurnya Gibran, memberikan pelajaran penting mengenai penegakan supremasi hukum, etika, serta moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan koreksi, bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi. Tidak boleh ada manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," ujar Hasto saat ditemui di kawasan Danau Duta Harapan, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pandangannya, seorang pemimpin negara semestinya digerakkan oleh semangat pengabdian kepada rakyat. Hasto berpendapat, penyalahgunaan kepercayaan publik maupun intervensi kekuasaan demi kepentingan sempit atau keluarga, pada akhirnya hanya akan menciptakan kerapuhan politik.
Mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang lowong, Hasto menyatakan PDI Perjuangan berpegang teguh pada prinsip konstitusionalisme dan aturan perundang-undangan. Mengacu pada konstitusi serta penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden, yang berasal dari partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden sebelumnya.
"Berdasarkan konstitusi, Presiden Prabowolah yang punya kewenangan untuk mengusulkan dua calon wakil presiden tersebut. Kami menghormati hak prerogatif Presiden, untuk memberikan dua nama terbaik yang menjadi harapan rakyat," kata Hasto.
Hasto berharap, sosok calon pendamping Presiden yang diusulkan nantinya mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.
Sementara untuk langkah strategis partai ke depan, ia menyebut keputusan sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Menanggapi status Gibran yang telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan, Hasto menjelaskan bahwa partainya bertumpu pada keyakinan ideologi, keberpihakan kepada rakyat kecil (marhaen), serta disiplin kader. Sesuai kebijakan Megawati Soekarnoputri, kader yang dinilai tidak sejalan dengan platform perjuangan partai dipersilakan mengundurkan diri.
"Terbukti bahwa mereka yang tidak taat pada ideologi, yang hanya digerakkan oleh pragmatisme politik, apalagi ambisi kekuasaan, ternyata apa yang dibangun sangat rapuh sehingga mudah menerima guncangan politik," tegasnya.
Di tengah dinamika politik nasional yang berkembang, PDI Perjuangan menyatakan akan terus mengawal jalannya demokrasi, melalui penguatan kelembagaan partai dan kerja nyata di tengah masyarakat, sembari menanti proses konstitusional pengisian jabatan wakil presiden oleh Presiden bersama lembaga legislatif. (Pandu)
