 |
| Spanduk protes warga Rw 09 Harjamukti |
inijabar.com, Depok – Ketua RW 09 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Saman atau yang akrab disapa RW Noben memberikan klarifikasi terkait pemasangan sejumlah spanduk protes warga mengenai penggunaan program Dana RW Pemerintah Kota Depok sebesar Rp300 juta.
Protes tersebut muncul setelah program yang dialokasikan untuk kegiatan Wisata Keberagaman dituding sebagai rekreasi sepihak.
Noben menyatakan pihaknya telah menggelar rembuk bersama para Ketua RT dan warga setempat untuk menjelaskan rincian penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, kata dia dirinya juga telah memenuhi panggilan Lurah Harjamukti dan Camat Cimanggis untuk memberikan klarifikasi resmi.
"Kemarin kami sudah mengadakan rembuk dengan para Ketua RT dan warga untuk memberikan klarifikasi mengenai wisata keberagaman itu. Warga ingin meminta pemaparan yang sejelas-jelasnya terkait penggunaan dana itu, dan sebagian besar sudah menerima penjelasan kami," ujar Noben saat ditemui di kawasan Harjamukti, Kota Depok, Jumat (13/11/2026).
Noben membantah terhadap tudingan wisata keberagaman digunakan rekreasi sepihak tanpa musyawarah. Menurutnya, perencanaan program telah dibahas sebelumnya dalam forum rembuk RT dan RW yang dihadiri unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, pengurus RT/RW, serta kader PKK dari lima wilayah RT yang ada di RW 09.
Namun, dia mengakui adanya kendala komunikasi dari pihak panitia dan pengurus lingkungan dalam menyosialisasikan informasi teknis kepada seluruh warga.
Menanggapi isu tidak dilibatkannya Bendahara, Noben menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dan pengelolaan Dana RW Rp300 juta mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku.
Dalam aturan tersebut, kata dia anggaran dikelola sepenuhnya oleh pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) tingkat RW yang memiliki struktur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara tersendiri.
"Jadi sebenarnya kalau yang kemarin bicara itu memang bendahara RW, bukan bendahara Pokmas RW. Sementara untuk Dana RW ini kan yang mengelolanya adalah Pokmas RW sesuai juknis," kata Noben.
Terkait teknis keberangkatan kegiatan wisata keberagaman selama dua hari satu malam ke Ciputri Resort, Pantai Anyer, Banten, Noben mengaku sempat menyarankan panitia agar menyewa lebih dari satu bus, supaya lebih banyak warga yang dapat ikut serta.
Namun, kata Noben pada pelaksanaannya kegiatan hanya diikuti sekitar 35 orang karena sejumlah calon peserta membatalkan keberangkatan menjelang hari pelaksanaan.
Jumlah 35 peserta tersebut merupakan perwakilan dari lima RT dengan masing-masing RT mengirimkan empat orang perwakilan yang terdiri dari unsur pengurus RT dan warga setempat.
Noben menambahkan, pihaknya telah melaporkan kendala koordinasi dengan ketua panitia kepada pihak Kelurahan. Dan dirinya berkomitmen akan siap menggelar kembali musyawarah warga, agar situasi lingkungan tetap kondusif.
Sementara itu terpisah, Lurah Harjamukti, Vika Kusumasari membenarkan bahwa pihak Kecamatan dan Kelurahan telah memanggil pengurus Pokmas serta Ketua RW 09 guna mengevaluasi persoalan tersebut. Menurutnya, pihak RW dan Pokmas telah mengakui adanya kekurangan teknis dan menyayangkan munculnya protes warga.
Vika mengaku bahwa jauh waktu sebelum kegiatan dilaksanakan, pihak Kelurahan telah mengingatkan panitia agar tidak hanya memberangkatkan satu bus. Hal ini sesuai dengan arahan Wali Kota Depok agar manfaat program Dana RW dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat.
"Kami sudah ingatkan, agar memberangkatkan lebih dari satu bus supaya semakin banyak warga yang menikmati kegiatan wisata keberagaman ini. Namun, panitia berpatokan pada juknis yang tidak mencantumkan batasan minimal jumlah bus atau peserta, sehingga kegiatan tetap dijalankan dengan jumlah tersebut," jelas Vika saat ditemui di Kantor Kelurahan Harjamukti, Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut Lurah Vika menegaskan bahwa pihaknya selalu melakukan pengawasan administratif seperti melalui pemeriksaan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebelum pencairan dana, serta mengirimkan pendamping lapangan dari unsur kader PKK, tokoh kelurahan, Babinsa, maupun Bhabinkamtibmas dalam setiap kegiatan warga.
“Saya juga mengimbau ya kepada seluruh Pokmas, RW, dari awal kami selalu bilang agar berhati-hati dalam penggunaan program Dana RW tersebut harus amanah, karena saya bilang semua orang melihat, semua orang menilai, semua orang mengawasi. Jadi, silakan berkreativitas tapi sesuai aturan, jangan berdasarkan persepsi atau asumsi dan mohon apabila kelurahan menyampaikan terkait peraturan itu, jadi dasar mereka untuk melaksanakan kegiatan tersebut,” tegasnya.
Atas kejadian di RW 09, Vika meminta pengurus RW dan Pokmas segera mengumpulkan kembali warga untuk menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka guna memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dirinya juga berharap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok dapat menyusun petunjuk teknis program Dana RW tahun 2027 secara lebih rinci dan ketat. Agar saat program tersebut tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya di tingkat wilayah.
“Kami berharap ya, terutama terkait aturan program dana RW untuk 2027 mendatang supaya petunjuk teknisnya lebih diperketat. Agar pada saat semua Pokmas menjalankan kegiatan tersebut acuan dasarnya ya dari juknis tersebut. Semakin rigid dan semakin detail aturan yang dibunyikan dalam juknis itu, bisa semakin lebih baik. Jadi itu yang menjadi dasar acuan kegiatan Pokmas, sementara kami kan sifatnya hanya mengingatkan, pelaksanaannya kan tetap ada di Pokmas sendiri,” pungkas Vika. (Risky)
