 |
| Dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD Kota Bekasi ini sedang dalam penyidikan Tipikor Polda Metro Jaya. |
"Tipikor Polda Metro Jaya harus membuka hasil dari penyidikan dugaan korupsi di Dinas Perkimtan. Jangan sampai kasus ini senyap dan hanya menjaring tingkatan staf saja. Makanya harus dibuka agar terang benderang,"ungkapnya pada media. Rabu (12/6/3019).
Selain itu, dia juga mendesak hasil pemeriksaan mantan Kepala Dinas Perkimtan, Dadang Ginanjar di Tipikor Polda Metro seolah-olah disembunyikan..
"Sudah lebih dari sebulan pemeriksaan DI Tipikor Polda Metro tapi hingga kini baru satu orang yang jadi tersangka itu pun tidak ditahan,"beber Jimmy.
Perlu diketahui, kasus proyek Gedung Mako Satpol PP, dan BPBD Th 2017 dengan menggunakan anggaran tahun jamak telah diperiksa 3 orang staf di Disperkimtan Kota Bekasi termasuk Kepala Dinas saat itu Dadang Ginanjar pun sudah diperiksa penyidik Tipikor Polda Metro Jaya.
Sedangkan ketiga staf Disperkimtan tersebut yang sudah diperiksa Tipikor Polda Metro Jaya diantaranya, AJ, ER, AR. Ketiganya tidak ditahan meski salah satunya sudah naik status menjadi tersangka.
Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono tidak membantah juga tidak meng amini informasi tersebut.
"Iya, nanti saya cek dulu Ya,"ujarnya melalui sambungan selular.
Begitupun, mantan Kepala Diperkimtan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar yang kini menjadi Kadishub masih sulit dihubungi.
Seperti diketahui pada tahun 2017 Kota Bekasi memiliki program infrastruktur dengan skema anggaran tahun jamak atau yang biasa disebut multiyears.(*)
