 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Garut- Dugaan praktik pemberian amplop kepada pengawas sekolah saat melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, menjadi sorotan.
Sekretaris Jenderal LSM Laskar Indonesia PAC Malangbong, Wawan Darmawan, mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut melakukan evaluasi hingga perombakan terhadap jajaran pengawas SD di wilayah tersebut.
Menurut Wawan, kinerja sejumlah pengawas sekolah dinilai belum berjalan sesuai dengan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana arahan Kementerian Pendidikan maupun Disdik Garut.
Ia bahkan menyinggung dugaan adanya praktik pemberian amplop ketika pengawas melakukan kunjungan ke sekolah.
“Para pengawas kalau kunjungan ke sekolah-sekolah dasar itu pulangnya dikasih amplop. Jadi bagaimana mau menerapkan Dana BOS yang benar, tetapi pengawasnya juga dikasih amplop,” ujar Wawan, Senin (7/9/2026).
Wawan menilai, jika praktik tersebut benar terjadi, maka dapat mengganggu independensi pengawas dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengawasi penggunaan anggaran sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Soroti Rencana Hidupkan Kembali Koordinator Pendidikan
Selain persoalan pengawas sekolah, Laskar Indonesia PAC Malangbong juga menolak wacana pengaktifan kembali jabatan Koordinator Pendidikan di tingkat kecamatan.
Wawan menyebut, jabatan tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya pungutan liar dan pengondisian pengadaan barang di lingkungan sekolah.
“Koordinator Pendidikan jangan dihidupkan kembali karena berkedok dengan pungli dan pengondisian untuk menyuplai barang-barang ke Sekolah Dasar Negeri yang ada di Malangbong,” katanya.
Ia khawatir keberadaan posisi tersebut justru menjadi pintu masuk praktik jual-beli perlengkapan sekolah yang dapat membebani pihak sekolah.
Minta Kadisdik Garut Turun Tangan
Atas berbagai dugaan tersebut, Wawan meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pengawas sekolah di wilayah Malangbong.
Ia meminta agar pengawas yang terbukti tidak menjalankan tugas sesuai aturan diberikan tindakan tegas.
“Kami meminta Kadisdik segera merombak dan menempatkan pengawas yang benar-benar profesional, bersih, dan bekerja sesuai aturan. Jangan sampai lembaga pendidikan justru dirusak oleh oknum,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dugaan praktik amplop dan tuntutan evaluasi pengawas sekolah tersebut.(Ujang)
