 |
| Mimbar Diskusi yang digelar Iluni UI dan sejumlah BEM di Indonesia dilaksanakan di Kampus UI dengan tema Menggugat Resentralisasi Kekuasaan |
inijabar.com, Depok - Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (ILUNI UI FIB) berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, BEM FIB UI, BEM Intitut Teknologi Bandung (ITB), dan BEM Universitas Diponegoro (Undip) menggelar mimbar diskusi publik bertajuk "Menggugat Resentralisasi Kekuasaan" dalam program Omon-Omon Goes to Campus yang berlangsung, di Auditorium Gedung 1 FIB UI, Kampus Depok, Kamis (1/10/2026).
Dalam forum yang melibatkan kalangan kampus, alumni mahasiswa, dan media tersebut menyoroti terhadap kecenderungan pemerintah pusat yang makin memusatkan kekuasaan politik serta memangkas alokasi anggaran daerah.
Dalam forum tersebut, Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imaman menegaskan fenomena resentralisasi itu dinilai telah memperlemah posisi daerah dan mengikis prinsip otonomi hasil Reformasi 1998. Athof menilai bahwa masyarakat sipil seharusnya memperkuat konsolidasi mandiri guna mengimbangi pendekatan kekuasaan pusat yang kian militeristik.
"Kita tidak boleh menitipkan kepentingan kita kepada orang lain. Mari kita gerakkan konsolidasi sipil demi menjaga keamanan dan keberlangsungan hidup kita sendiri," ujar Athof di hadapan peserta diskusi.
Dampak nyata pemusatan kekuasaan tersebut tercermin salah satunya yakni dari efisiensi anggaran nasional.
Menanggapi hal tersebut Ketua BEM Undip, Nur Maajid Taufiqurrahman membeberkan hal itu ditandai dengan penurunan alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang merosot tajam dari Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun. Pemangkasan ini, menurutnya melumpuhkan ruang gerak pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar warganya.
"Resentralisasi kekuasaan tentu lahir dari sebuah proses desentralisasi yang kemudian masuk lagi ke jurang yang sama," kata Maajid.
Lebih jauh Nur Maajid mengkhawatirkan bangkitnya pola kepemimpinan terpusat dengan bergaya “Orde Baru” dan melontarkan gagasan radikal mengenai opsi pembentukan negara federasi. Agar daerah memegang kendali penuh atas sumber dayanya.
Sementara itu, Nahdah Nabillah H.R selaku Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB / K3M ITB (2026/2027) menilai bahwa efisiensi anggaran oleh pusat salah satunya bisa berdampak buruk terhadap penanganan bencana alam di daerah seperti Aceh, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Nabilah juga mempertanyakan klaim pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen, yang terbukti tidak sebanding dengan kenaikan gaji pekerja.
"Kebijakan ini perlu kita pertanyakan, apakah untuk menyejahterakan rakyat atau sekadar menguntungkan kelompok oligarki," tutur Nabilah.
Merespons kritik mahasiswa, Dosen Ilmu Politik UI, Dr. phil. Panji Anugrah Permana memaparkan bahwa perubahan bentuk negara menuju federasi memiliki risiko pengelolaan yang sangat rumit.
Panji menawarkan konsep “Centripetal Democratic Governance” sebagai jalan tengah untuk mendamaikan tuntutan otoritas pusat yang kuat dengan hak-hak inklusif daerah.
Di sisi lain, Pakar Ekonomi, Fakhrul Fulvian serta Guru Besar Psikologi UI Prof. Dr. Bagus Takwin mencatat bahwa ketimpangan fiskal memicu kerentanan ekonomi lokal sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik (Public Trust).
Sementara itu, Pengamat Politik, Rocky Gerung memberikan catatan tajam dalam penutupan diskusi tersebut. Rocky mengingatkan para mahasiswa agar tidak sekadar meluapkan kemarahan, melainkan mampu merapikan struktur argumen secara rasional dan terukur.
Dia menilai tuntutan ‘Radical Break’ atau pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemerintahan memerlukan keberanian politik dan persatuan masyarakat sipil.
"Saya menangkap seluruh kemarahan kita, tetapi kita tidak boleh marah. Kalau kita tidak bisa mengatur argumen kita," kata Rocky.
Rocky Gerung menegaskan bahwa kebebasan warga negara tidak hadir dari kemurahan hati penguasa maupun elite politik. Menurutnya, mahasiswa bersama masyarakat sipil harus membentuk blok politik yang solid untuk melawan kecenderungan kekuasaan yang makin terpusat.
"Ada ketakutan di sini. Kata pepatah, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be worn everyday by the effort of it and the union of all. Jangan cengeng, buat blok politik dan lawan kekuasaan," tegas Rocky. (Risky)
