inijabar.com, Garut – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku telah mengantongi lima nama Calon Pimpinan (Capim) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut hasil rekomendasi sidang pleno Baznas RI. Namun, hingga kini Syakur masih merahasiakan identitas kelima calon tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Syakur usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Garut, Jumat (20/11/2026).
"Benar, saya sudah mengantongi lima calon pimpinan Baznas Garut. Maaf, saya tidak mau menyebutkan siapa saja lima nama tersebut. Nanti saja saat pelantikan," ujar Syakur kepada inijabar.com.
Saat ditanya apakah terdapat kemungkinan perubahan nama dari hasil rekomendasi Baznas RI, Syakur tidak menutup peluang tersebut.
"Saya masih mempertimbangkan. Namun saya tetap mengacu pada hasil rekomendasi Baznas Pusat dan secepatnya akan dilakukan pelantikan," katanya.
Gugatan ke Ombudsman Disikapi Santai
Menanggapi kabar adanya rencana gugatan terhadap Panitia Seleksi (Pansel) Baznas Garut yang telah dilaporkan ke Ombudsman terkait dugaan pelanggaran regulasi, Syakur mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.
"Saya tidak tahu soal itu. Kalau memang akan digugat ke Ombudsman, ya silakan saja," ucapnya singkat.
Dalam kesempatan itu, proses wawancara sempat diwarnai insiden ketika salah seorang ajudan Bupati meminta awak media menghentikan pertanyaan dengan alasan kepala daerah sedang terburu-buru. Sikap tersebut dinilai kurang etis dan dianggap menghambat kerja jurnalistik.
Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Baznas Garut, Bambang Hafiz, juga enggan mengungkap identitas lima calon pimpinan yang telah diserahkan kepada Bupati.
"Lima nama sudah dikantongi Bupati. Siapa saja namanya masih bersifat rahasia," ujarnya.
Kerahasiaan Nama Capim Picu Spekulasi
Sikap tertutup pemerintah daerah dan panitia seleksi memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan berkembang isu adanya konflik kepentingan dalam proses penetapan pimpinan Baznas Garut.
Informasi yang dihimpun inijabar.com menyebutkan adanya dugaan tekanan dari pihak tertentu agar calon tertentu masuk dalam lima besar, meski Baznas RI telah mengeluarkan rekomendasi resmi.
Pimpinan Pondok Suci 2, KH Abdurahman Al Qudsy atau yang akrab disapa Ceng Qudsy, menilai proses penentuan pimpinan Baznas memang sarat kepentingan organisasi kemasyarakatan Islam.
"Capim Baznas Garut memang lebih kental nuansa politiknya, terutama dari kalangan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, maupun ormas lainnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Bupati akan konsisten terhadap hasil rekomendasi Baznas Pusat atau justru mengganti nama karena kepentingan tertentu," katanya.
Menurutnya, kewenangan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan melantik pimpinan Baznas sepenuhnya berada di tangan Bupati.
"Bisa saja terjadi perubahan meski sudah ada lima nama hasil Baznas Pusat. Yang diperebutkan sekarang adalah siapa yang akan mendapat jatah dari unsur tertentu," ujarnya.
Ceng Qudsy juga mengingatkan pentingnya keterwakilan unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat sesuai ketentuan dalam regulasi Baznas.
"Kalau ada unsur yang tidak terwakili dan tidak sesuai aturan, bukan tidak mungkin akan muncul gugatan hukum," tegasnya.
Ia berharap berbagai isu konflik kepentingan yang berkembang segera diselesaikan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.
Pengamat Soroti Potensi Nepotisme
Terpisah, pemerhati kebijakan publik, Iwan R. Albantani, mengaku sejak awal mengikuti proses seleksi pimpinan Baznas Garut.
Ia menilai panitia seleksi harus menjaga independensi dan menghindari praktik nepotisme demi menjaga kepercayaan publik.
"Siapa yang memimpin Baznas Kabupaten Garut tidak boleh ditentukan oleh kedekatan, hubungan keluarga, maupun kepentingan politik," ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah celah yang berpotensi menimbulkan dugaan nepotisme, mulai dari kewenangan seleksi yang terpusat, subjektivitas dalam tahap wawancara, hingga minimnya transparansi nilai dan peringkat peserta.
Ia juga mengingatkan bahwa pada seleksi periode 2021–2026 sempat muncul pertanyaan publik terkait perbedaan hasil penilaian antara panitia seleksi daerah dengan rekomendasi Baznas Pusat.
"Kami tidak menuduh siapa pun. Namun celah yang ada harus ditutup sebelum menjadi persoalan yang lebih besar," katanya.
Iwan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Garut dan panitia seleksi membuka secara transparan susunan tim seleksi, kriteria penilaian, bobot nilai, hasil setiap tahapan, serta alasan apabila terjadi perubahan peringkat dari tingkat daerah ke tingkat pusat.
Selain itu, ia mendorong adanya pengawasan independen dari Kementerian Agama, MUI, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, media, hingga pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terhadap rekam jejak para calon.
"Seleksi ini harus berjalan sesuai asas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yakni bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pimpinan Baznas Garut harus dipilih berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan karena kedekatan," pungkasnya.(yoes)


