Iming-iming Gaji Rp6 Juta Berujung Petaka, Calo PMI Ilegal di Cirebon Ditangkap Polisi

Redaktur author photo

 

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama saat menggelar jumpa pers

inijabar.com, Cirebon – Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab (UEA).

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka. Sementara korbannya berinisial SM (51), warga Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

Korban awalnya dijanjikan gaji minimal Rp6 juta per bulan dan proses keberangkatan yang cepat. Namun, sesampainya di Uni Emirat Arab, korban tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan hingga akhirnya harus mengeluarkan biaya Rp20 juta agar bisa kembali ke Indonesia.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas praktik perdagangan orang yang memanfaatkan masyarakat dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.

"Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan secara ilegal," tegas Imara.

Modus Perekrutan PMI Ilegal

Kasus ini bermula pada Juli 2026, saat tersangka menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab kepada korban.

Korban diminta menyerahkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat izin suami. Selanjutnya dokumen tersebut diproses oleh seseorang berinisial RS di Kabupaten Indramayu untuk pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Setelah paspor selesai, korban dibawa ke sebuah penampungan di Bekasi sebelum diterbangkan ke Uni Emirat Arab melalui Singapura.

Namun, setelah tiba di negara tujuan, korban tidak ditempatkan bekerja. Korban justru ditahan di penampungan milik agen perorangan dengan alasan tidak memiliki keterampilan sebagai pembantu rumah tangga.

Karena ingin pulang ke Indonesia, korban diwajibkan membayar Rp20 juta sebagai biaya ganti rugi dan ongkos kepulangan. Uang tersebut akhirnya dibayar oleh keluarga korban.

Tersangka Raup Untung Rp4 Juta

Hasil penyelidikan mengungkap tersangka mengetahui proses perekrutan hingga pemberangkatan korban dilakukan secara ilegal dan melanggar aturan pemerintah, termasuk adanya moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Uni Emirat Arab.

Meski demikian, tersangka tetap menjalankan aksinya karena memperoleh keuntungan sekitar Rp4 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

RY terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.

Polisi Minta Masyarakat Waspada

Kapolresta Cirebon mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja di luar negeri yang menjanjikan gaji besar dengan proses cepat tanpa melalui jalur resmi.

Selain penegakan hukum, Polresta Cirebon juga menggencarkan sosialisasi pencegahan TPPO di sekolah, masyarakat, perusahaan penempatan pekerja migran, serta bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan UPTD PPA Kabupaten Cirebon.

Masyarakat juga diminta segera melapor melalui Hotline 110 apabila mengetahui adanya dugaan perekrutan pekerja migran ilegal atau tindak pidana perdagangan orang.

Jangan mudah tergiur tawaran kerja bergaji besar di luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan penempatan. Jalur resmi menjadi perlindungan utama agar tidak menjadi korban perdagangan orang.(fi)

Share:
Komentar

Berita Terkini