Kejar Target Perlinsos Digital, Disdukcapil Bekasi Percepat Aktivasi IKD

Redaktur author photo
Ilustrasi

inijabar.com, Kota Bekasi - Rendahnya capaian pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Bekasi, yang baru menyentuh angka 23,17 persen atau 194.055 kepala keluarga (KK) dari total 837.542 KK, mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Langkah tersebut diambil, mengingat mayoritas pendaftaran Perlinsos Digital, dilakukan melalui jalur mandiri yang mewajibkan warga memiliki IKD, sebagai sarana autentikasi masuk (login) ke dalam portal.

Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rachmat Hidayat, mengungkapkan bahwa hingga 17 November 2026, aktivasi IKD di Kota Bekasi sebenarnya telah mencapai 525.454 jiwa atau 27,2 persen dari total 1.931.849 penduduk wajib rekam.

Capaian tersebut telah melampaui target nasional sebesar 20 persen, meski tetap perlu digenjot untuk menopang pendataan Perlinsos.

"Portal Perlinsos menggunakan IKD sebagai sarana autentikasi identitas saat login. Jadi, warga yang belum memiliki atau mengalami kendala aktivasi IKD berpotensi terhambat mengakses portal tersebut," ujar Taufiq saat dihubungi inijabar.com, Kamis (19/11/2026).

Kendati demikian, Taufiq menilai lambatnya pendaftaran Perlinsos tidak semata-mata dipicu kendala aktivasi IKD, melainkan juga karena belum optimalnya keaktifan agen di lapangan, serta keterbatasan pemahaman digital masyarakat.

Guna mengejar sisa lebih dari 643.000 KK dalam waktu sekitar 1,5 bulan menjelang akhir tahun, Disdukcapil Kota Bekasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.12.1/1/DISDUKCAPIL.Yanduk Tahun 2026 tertanggal 17 November 2026, yang mewajibkan seluruh operator pelayanan administrasi kependudukan di 56 kelurahan dan 12 kecamatan, turun langsung sebagai Agen Perlinsos.

"Seluruh operator pelayanan di kelurahan dan kecamatan wajib berpartisipasi sebagai Agen Perlinsos, aktif memfasilitasi aktivasi IKD, sekaligus memberikan asistensi pendaftaran dan pemutakhiran data bagi warga yang membutuhkan," kata Taufiq.

Petugas di tingkat wilayah juga disiagakan, untuk menuntaskan hambatan administrasi kependudukan, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak padan, pembaruan susunan Kartu Keluarga (KK), hingga warga yang belum merekam KTP elektronik (KTP-el).

Sementara bagi kelompok masyarakat miskin, rentan miskin, lanjut usia (lansia), maupun warga yang tidak memiliki ponsel pintar (smartphone) dan gagal verifikasi wajah atau biometrik, disiapkan layanan jemput bola ke tingkat RT/RW menggunakan perangkat IKD Plus milik petugas.

"Selain layanan tatap muka, masyarakat dapat memanfaatkan inovasi ANDA SULTAN untuk aktivasi IKD secara daring melalui kanal Zoom Meeting," ungkap Taufiq.

Terkait kesiapan server dan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dalam mengantisipasi lonjakan pengakses, Taufiq memastikan, pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), selaku pengelola sistem nasional agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Di sisi lain, Taufiq mengingatkan warga agar mewaspadai modus penipuan berkedok bantuan aktivasi IKD. Ia menegaskan, seluruh layanan aktivasi tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat diminta tidak memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, maupun mengeklik tautan tidak resmi yang mengatasnamakan petugas Disdukcapil.

"Masyarakat juga harus berhati-hati, terhadap tautan maupun aplikasi yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Proses aktivasi IKD harus dilakukan melalui mekanisme resmi, dengan verifikasi identitas oleh petugas yang berwenang dan atas persetujuan pemilik identitas," pungkasnya.

Dengan kombinasi layanan wilayah, jemput bola, dan pendampingan daring tersebut, Disdukcapil Kota Bekasi berharap hambatan administrasi kependudukan dapat segera terurai sehingga hak perlindungan sosial warga tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran. (Pandu)

Share:
Komentar

Berita Terkini