Sidang Sengketa Lahan Jatijajar Depok, Tergugat Beberkan Kejanggalan Administrasi Banding

Redaktur author photo

 

Subadi selaku Kuasa Hukum Tergugat H.Rohmat Hidayat

inijabar.com, Depok – Proses hukum sengketa lahan di Kampung Jatijajar RT 06 RW 05, Kelurahan Jatijajar, Tapos, Kota Depok, memasuki tahap pemeriksaan bantahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Sidang perdana yang terdaftar dengan nomor perkara 435/Pdt.Bth/2026/PN Dpk tersebut digelar pada Selasa (17/11/2026) dengan mengagendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi para pihak.

Pihak tergugat (H. Rohmat Hidayat) melalui kuasa hukumnya, Subadi menerangkan bahwa langkah hukum ini ditempuh untuk menentang eksekusi putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor perkara 478/PDT/2026/PT Bandung, yang sebelumnya membatalkan putusan tingkat pertama PN Depok Nomor 299/Pdt.G/2025/PN Dpk pada 9 Juni 2026. Pada tingkat pertama, kata dia gugatan penggugat sempat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).

"Kemarin adalah baru tahapan pemeriksaan administrasi para pihak dan keabsahan surat kuasa serta surat bantahan ya. Langkah ini kami ambil, karena ada dugaan kelalaian prosedur administratif dan ketidakjelasan substansi objek sengketa yang berpotensi menimbulkan cacat hukum," ujar Subadi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Soroti Dugaan Kejanggalan Administrasi dan Absennya Pemberitahuan Banding

Subadi memaparkan sejumlah keberatan mendasar yang melatarbelakangi pengajuan bantahan tersebut. Menurutnya, yang pertama kliennya beserta keluarga tercatat telah menguasai dan menduduki lahan sengketa tersebut secara turun-temurun sejak era tahun 1970-an.

Kedua, selain itu pihaknya juga mempersoalkan keabsahan proses hukum di tingkat banding. Menurut Subadi, H. Rohmat Hidayat tidak pernah menerima surat panggilan maupun pemberitahuan resmi terkait permohonan banding, sehingga kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan kontra memori banding.

Ketiga, dia menilai gugatan awal pada perkara nomor 299 diduga mengandung cacat formil karena batas-batas dan luas objek sengketa tidak dijelaskan secara merinci secara jelas. 

Selain itu, Subadi juga menyoroti terkait kurangnya para pihak di dalam gugatan tersebut. Menurutnya, objek tanah yang disengketakan merupakan peninggalan almarhum Nimun dan Ibu Sani yang memiliki beberapa ahli waris, namun gugatannya hanya ditujukan kepada H. Rohmat Hidayat seorang diri tanpa menarik saudara-saudaranya sebagai pihak tergugat.

“Objek yang disengketakan itu merupakan peninggalan dari Bapak Nimun dan Ibu Sani kan, yang memiliki beberapa anak serta pihak terkait lainnya. Namun, dalam gugatan awal hanya klien kami, Haji Rohmat.yang ditarik sebagai tergugat, sementara saudara-saudaranya yang lainnya tidak ikut digugat,” papar Subadi.

Kejanggalan Pengiriman Surat Teguran (Aanmaning)

Tak hanya itu, persoalan administratif kembali mencuat pasca keluarnya putusan banding. Menurut Subadi bahkan setelah keluarnya putusan banding pun kliennya tidak pernah menerima pemberitahuan putusan maupun surat panggilan teguran eksekusi (aanmaning) tahap pertama, baik secara fisik maupun melalui saluran elektronik pengadilan.

Dirinya menyebut kejanggalan terungkap saat pihak tergugat mendatangi PN Depok dan berkoordinasi langsung dengan pimpinan pengadilan. Di mana panggilan teguran yang diterima, ternyata sudah memasuki tahapan aanmaning kedua.

Subadi juga menyoroti kejanggalan terkait pengiriman surat resmi yang mencantumkan keterangan bahwa penerima tidak ditemukan di alamat tujuan. Menurutnya, catatan tersebut bertentangan dengan fakta lapangan mengingat H. Rohmat Hidayat berdomisili tetap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dikenal luas oleh warga sekitar.

“Yang kami sesalkan adalah adanya keterangan orang tidak ditemukan ya. Padahal klien kami tinggal menetap di alamat tersebut sudah bertahun-tahun dan dikenal di lingkungannya. Selain itu, pengiriman surat tercatat hanya berhenti di kantor kelurahan dan tidak langsung diteruskan kepada klien kami. Surat tersebut baru ditunjukkan setelah klien kami berinisiatif mencari tahu langsung ke kantor kelurahan,” tegasnya.

Eksekusi Ditunda, Aduan ke MA dan KY Terus Dikawal

Selain menempuh jalur bantahan di PN Depok, pihak tergugat juga telah melaporkan Ketua PN Depok ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) RI serta Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran prosedur administratif tersebut.

Meski melayangkan kritik keras terhadap mekanisme pemberitahuan perkara, Subadi mengapresiasi keputusan Ketua PN Depok yang mengabulkan permohonan awal pihaknya untuk menangguhkan sementara proses eksekusi lahan hingga perkara bantahan berkekuatan hukum tetap.

“Iya sebelumnya kami juga berterima kasih ya kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok yang telah mengabulkan permohonan awal kami untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Namun, kami tetap menunggu tindak lanjut pengaduan kami di Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung," kata Subadi.

Agenda Mediasi Pekan Depan

Terkait kelanjutan proses persidangan di PN Depok, majelis hakim telah menjadwalkan agenda mediasi bagi kedua belah pihak pada pekan depan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang memberikan tenggat waktu selama satu bulan.

Menutup pernyataannya, Subadi menyatakan pihaknya akan mengikuti tahapan mediasi secara kooperatif. Namun tetap menyiapkan langkah hukum lanjutan apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan.

“Agenda pekan depan adalah mediasi. Namun, apabila jalur mediasi tidak menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan fakta hukum dan riwayat kepemilikan yang sebenarnya, kami siap mengawal terus perkara bantahan ini bahkan hingga berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sembari menunggu tindak lanjut laporan kami dari Bawas MA dan Komisi Yudisial,” pungkas Subadi. (Risky)

Share:
Komentar

Berita Terkini