![]() |
| Foto: rekaman CCTV |
inijabar.com, Kota Bekasi - Seorang siswa baru tingkat SMA swasta ternama di wilayah Galaxy Bekasi Selatan menjadi korban dugaan penganiayaan sesama siswa hingga wajahnya mendapat tiga jahitan, justru menerima surat peringatan (SP) dari pihak sekolah.
Peristiwa memilukan itu terjadi pada 21 September 2026 lalu. Berdasarkan kesaksian keluarga dari rekaman CCTV yang diperlihatkan pihak sekolah, korban tampak menerima ayunan pukulan berulang ke bagian dada dan wajah tanpa melakukan perlawanan.
Kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian serta dikonsultasikan ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bekasi. Namun di tengah proses pemulihan, pihak sekolah justru menerbitkan SP bagi korban yang dinilai keluarga menyamakan posisi korban dengan pelaku.
Catatan pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami sakit kepala, pusing, mual, hingga tubuh melemah. Selain itu, hasil pemeriksaan psikologis pada 30 Oktober 2026 mengindikasikan adanya gejala awal reaksi stres pascatrauma, kecemasan, gangguan tidur, serta menurunnya rasa percaya diri yang membuat konsentrasi belajar terganggu hingga harus mengikuti ulangan susulan.
Kasus inj mendapat perhatian publik termasuk dari Pengamat Perempuan dan Perlindungan Anak Swarna Dwipa Institute (SDI), Febby Lintang, mengkritik keras kebijakan sepihak sekolah yang tidak mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Pasal 2 ayat 1–10.
"Biasanya penanganannya dilakukan internal antarsiswa, dipanggil guru BK atau kesiswaan. Jika tidak menemukan titik temu, dipanggil orangtua kedua siswa yang berkonflik dan di-crosscheck. Sekolah tidak boleh serta-merta mengeluarkan surat peringatan tanpa proses mediasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak," ujar Febby dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Febby, setiap satuan pendidikan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan fisik maupun perundungan verbal yang transparan dan disosialisasikan kepada seluruh orangtua atau wali murid.
"Intinya, sekolah tidak boleh melakukan tindakan sepihak karena setiap anak pada prinsipnya tidak boleh mengalami stigmatisasi. Prinsip kepentingan anak harus diutamakan dengan tetap mengedepankan hak dasar anak, termasuk hak menyatakan pendapat dan mendapatkan perlindungan," katanya.
Febby mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, serta Komisi IV DPRD Kota Bekasi segera turun tangan mengevaluasi SOP perlindungan siswa dan meninjau ulang SP tersebut agar pemulihan hak belajar serta jaminan rasa aman korban tidak terabaikan.


