![]() |
| Foto ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Upaya menekan angka hunian tak layak di Kota Bekasi, terus digenjot melalui skema pembiayaan lintas pemerintahan Kota Bekasi, melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan).
Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi mengatakan, Kota Bekasi mematok target perbaikan sekitar 1.400 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) setiap tahunnya, dengan menggandeng pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga sektor perbankan.
"Pada tahun anggaran 2026, porsi terbesar renovasi hunian warga berpenghasilan rendah tersebut ditopang oleh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai kisaran 1.000 unit," ujar Subroto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menyatakan, sisanya disokong melalui Bantuan Gubernur (Bangub) Jawa Barat sebanyak 130 unit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi lebih dari 60 unit, serta dukungan kemitraan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak perbankan.
"Secara data semakin sedikit. Selain dari Pemkot Bekasi, kami juga mendapat bantuan dari DKI Jakarta, perbankan, serta program BSPS dari Kementerian PU. Semua komponen ini bersama-sama mengurai persoalan Rutilahu," kata Subroto.
Subroto menjelaskan, penentuan calon penerima bantuan diawali dari laporan serta usulan pengurus wilayah setempat. Tim Disperkimtan kemudian turun langsung melakukan verifikasi faktual di lapangan, sebelum data global tersebut disodorkan agar dapat diakses oleh program bantuan pemerintah pusat maupun provinsi.
"Dari wilayah ada laporan dan usulan, kemudian kami verifikasi langsung ke lapangan. Pemerintah pusat juga meminta data global ini agar mereka bisa ikut berperan," paparnya.
Meski demikian, Subroto menyoroti pentingnya sinkronisasi pelaporan, terutama untuk program BSPS yang pelaksanaannya berada langsung di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Pihaknya mendorong agar setiap realisasi perbaikan di lapangan, tetap dilaporkan kepada pemerintah daerah guna mencegah tumpang tindih data.
"Koordinasi dan keterbukaan informasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki data perkembangan penanganan Rutilahu secara menyeluruh, termasuk program yang dilaksanakan melalui bantuan lintas pemerintahan," ucap Subroto.
Dengan penguatan verifikasi lapangan serta keterpaduan data lintas instansi tersebut, Pemkot Bekasi berharap percepatan penanganan Rutilahu, tidak sekadar mengejar target tahunan, tetapi juga tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. (Pandu)


