Dapur MBG di Dalam Pabrik Besi, DPRD Kota Bekasi Bakal Cek Lokasi

Redaktur author photo
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Hj.Evi Mafrininhsianti

inijabar.com, Kota Bekasi- Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Hj. Evi Mafriningsianti, menyoroti persoalan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut berlokasi di area pabrik besi. Ia meminta pemerintah melalui dinas terkait segera turun tangan untuk memastikan standar higienitas dan perizinannya sesuai ketentuan.

“Mulai dari luas dapur, standar higienis, hingga alat-alatnya semuanya sudah ada aturannya. Pemerintah dan DPRD tinggal melakukan pengecekan kembali apakah sudah sesuai atau belum,” ujarnya.

Evi menegaskan, setiap dapur penyedia makanan bagi siswa harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan, termasuk lokasi yang aman dan tidak mencemari bahan pangan. 

“Kalau ternyata dapurnya di dalam pabrik besi, itu jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi higienis,” tegasnya.

Menurutnya, pengawasan tak hanya menjadi tanggung jawab legislatif, tetapi juga masyarakat. 

“Kalau di lapangan ditemukan pelanggaran seperti dapur tanpa izin atau lingkungan tidak layak, masyarakat bisa melapor ke kami untuk kami tindak lanjuti,” tambahnya.

Evi juga meminta data lengkap terkait dapur MBG tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. 

“Silajkan kirim datanya ke saya, nanti saya minta dinas terkait turun langsung ke lokasi,” katanya.

Politisi Komisi II DPRD Kota Bekasi itu menegaskan, jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran serius, maka pabrik atau penyelenggara MBK dapat dikenai sanksi tegas. 

“Ada tahapan teguran, mulai dari SP1 sampai SP3. Kalau tetap tidak digubris, bisa ditutup,” ucapnya.

Lebih lanjut, Evi menyebut, lokasi dapur tersebut diketahui berada di wilayah yang sebelumnya dikunjungi lurah setempat. 

“Informasinya, itu yayasan Albarkah Cinta Insan. Saya kurang tahu siapa pemiliknya, tapi lurah sudah pernah meninjau lokasi itu. Pabriknya masih aktif, meski tidak ada aktivitas peleburan atau pemotongan besi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan tidak ada potensi pencemaran bahan pangan akibat unsur logam di sekitar dapur. 

“Ini bahaya. Kalau bahan makanan terpapar polusi atau karat, bisa menyebabkan keracunan. Kasus seperti ini jangan sampai terjadi,” tandasnya.(firman)

Share:
Komentar

Berita Terkini