 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 kembali menjadi sorotan. Sejumlah kebijakan baru yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai justru memunculkan polemik baru di tengah persoalan klasik keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Mulai dari penambahan rombongan belajar (rombel), pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), perubahan jalur penerimaan, hingga munculnya berbagai istilah baru seperti Sekolah Manusia Unggul (Maung), Sekolah Swasta Kerjasama (SSK), dan terbaru Hybrid atau Sekolah Terbuka, menjadi bahan perdebatan di kalangan pemerhati pendidikan.
Pengamat pendidikan Tengku Imam Kabul menilai berbagai kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan pendidikan di Jawa Barat.
"Setiap tahun masalahnya tetap sama, yakni ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung SMA dan SMK negeri. Namun solusi yang muncul justru berganti-ganti istilah. Jangan sampai substansinya tidak berubah, hanya kemasannya yang baru," ujar Tengku Imam Kabul. Senin (29/6/2026)
Sekolah Maung Jadi Sorotan
Salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian adalah pembentukan Sekolah Manusia Unggul (Maung).
Program tersebut dilakukan melalui peningkatan status terhadap sekitar 40 SMA/SMK negeri serta pembangunan 1 SMK Negeri baru.
Menurut Tengku Imam Kabul, konsep sekolah unggulan bukanlah gagasan baru.
"Masyarakat tentu berharap pemerataan mutu pendidikan, bukan menciptakan kasta baru di sekolah negeri. Istilah baru tidak boleh menghidupkan kembali konsep yang sebelumnya pernah menuai kontroversi," katanya.
Muncul SSK, Sekolah Swasta Dilibatkan
Belum selesai polemik Sekolah Maung, Pemprov Jabar kembali meluncurkan program Sekolah Swasta Kerjasama (SSK).
Melalui program ini, sekolah swasta yang bekerja sama akan menerima siswa dari keluarga miskin kategori Desil 1 sampai Desil 5 yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Setiap siswa memperoleh bantuan sebesar Rp2.700.000 per tahun, terdiri atas:
Dana Sumbangan Pendidikan (DSP): Rp1.500.000
Bantuan SPP: Rp100.000 per bulan atau Rp1.200.000 per tahun.
Namun menurut Tengku Imam Kabul, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang.
"Jika sekolah swasta hanya dijadikan pelengkap ketika sekolah negeri penuh, maka lambat laun banyak sekolah swasta akan kehilangan daya saing. Kebijakan ini berpotensi mematikan sekolah swasta secara perlahan apabila tidak dirancang secara adil."
Hybrid atau Sekolah Terbuka Kembali Muncul
Kini muncul lagi istilah baru dalam SPMB Jabar, yakni Hybrid atau Sekolah Terbuka.
Skema ini disiapkan sebagai solusi sementara untuk menampung lulusan SMP dan MTs yang belum memperoleh kursi di SMA maupun SMK negeri.
Menurut Tengku Imam Kabul, pemerintah seharusnya melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sebelum menetapkan kebijakan besar.
"PGRI, BMPS, akademisi, pengelola sekolah swasta, dan pemerhati pendidikan semestinya dilibatkan. Pendidikan bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut masa depan jutaan anak."
Daya Tampung Negeri Masih Jauh dari Kebutuhan
Data SPMB menunjukkan persoalan utama masih sama, yakni minimnya daya tampung sekolah negeri dibanding jumlah pendaftar.
Di wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sumedang, terdapat sekitar 1.158 SMA/SMK.
Namun sekolah negeri hanya berjumlah 188 sekolah atau sekitar 16,23 persen dari total SMA/SMK yang ada.
Daya tampung SMA dan SMK negeri hanya mencapai 75.658 kursi, sedangkan jumlah pendaftar telah mencapai 280.032 siswa.
Artinya terdapat selisih sekitar 204.378 calon siswa atau setara dengan kebutuhan sekitar 5.677 rombongan belajar (rombel).
Berikut Rincian Data SPMB Bandung Raya
1. Kota Bandung
Kuota: 20.443
Pendaftar: 114.286
SMA Negeri:
Kuota: 11.890
Pendaftar: 76.402
SMK Negeri:
Kuota: 8.553
Pendaftar: 37.884
2. Kota Cimahi
Kuota: 3.624
Pendaftar: 19.147
SMA Negeri:
Kuota: 2.472
Pendaftar: 13.125
SMK Negeri:
Kuota: 1.152
Pendaftar: 6.022
3. Kabupaten Bandung
Kuota: 14.986
Pendaftar: 59.173
SMA Negeri:
Kuota: 10.630
Pendaftar: 44.686
SMK Negeri:
Kuota: 4.356
Pendaftar: 14.487
4. Kabupaten Bandung Barat
Kuota: 10.800
Pendaftar: 29.486
SMA Negeri:
Kuota: 7.264
Pendaftar: 22.358
SMK Negeri:
Kuota: 3.536
Pendaftar: 7.128
Evaluasi Menyeluruh Dinilai Mendesak
Tengku Imam Kabul menegaskan, persoalan utama pendidikan di Jawa Barat bukan terletak pada penamaan program, melainkan pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
"Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata terhadap kekurangan daya tampung dan pemerataan kualitas sekolah. Jangan sampai setiap tahun hanya muncul istilah baru, sementara persoalan pokoknya tetap tidak terselesaikan."
Ia berharap evaluasi SPMB dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur pendidikan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan polemik baru.(*)
