 |
| Ilustrasi |
KASUS dugaan pungutan liar (pungli) MCK Pasar Bantargebang senilai Rp80 juta kembali memunculkan tanda tanya. Bukan hanya soal aliran uang yang masih menjadi perdebatan, tetapi juga munculnya dugaan adanya pihak-pihak yang meminta tersangka JAS mengganti penasihat hukumnya dengan janji hukuman akan lebih ringan.
Jika informasi tersebut benar, publik patut bertanya, siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan menentukan berat-ringannya hukuman seorang tersangka?
Nama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperind) Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, belakangan terus disebut dalam berbagai keterangan dari pihak yang mengaku mengetahui perkara tersebut. Namun hingga kini, upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan belum mendapatkan tanggapan.
Dugaan Intervensi Muncul
Versi yang beredar menyebut seorang oknum berinisial G diduga mengaku sebagai utusan Kepala Disdagperind dan meminta agar JAS mencabut kuasa hukumnya yang saat ini ditangani H. Bambang Sunaryo SH, lalu memilih berdamai dengan Kepala Disdagperind.
Narasi yang sama juga disebut datang dari seorang oknum penyidik yang dikabarkan mendatangi istri JAS dengan pesan serupa.
Apabila peristiwa tersebut benar terjadi, tentu menjadi pertanyaan serius. Sebab dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tersangka memiliki hak bebas memilih penasihat hukumnya tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Bisakah Kepala Dinas Mengatur Vonis?
Secara hukum, jawabannya tidak.
Vonis pidana merupakan kewenangan hakim setelah melalui proses penyidikan, penuntutan oleh jaksa, dan pembuktian di persidangan. Tidak ada kepala dinas ataupun pejabat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan menentukan apakah seseorang dihukum ringan atau berat.
Karena itu, apabila benar ada pihak yang menjanjikan hukuman ringan dengan syarat tertentu, klaim tersebut layak diuji kebenarannya karena berpotensi menyesatkan bahkan dapat menimbulkan dugaan adanya intervensi terhadap proses hukum.
Mengapa Harus Ganti Pengacara?
Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah mengapa tersangka diminta mengganti penasihat hukumnya?
Dalam praktik hukum, pergantian kuasa hukum merupakan hak mutlak klien. Namun apabila dorongan itu datang dari pihak luar yang berkepentingan terhadap perkara, tentu publik berhak mempertanyakan motif di baliknya.
Terlebih, kuasa hukum justru berfungsi melindungi hak-hak tersangka selama proses penyidikan hingga persidangan.
Dugaan Aliran Dana Perlu Dibuktikan
Pihak JAS disebut pernah menyampaikan adanya dugaan pembagian uang Rp80 juta kepada sejumlah pihak, yakni sekitar Rp5 juta kepada Kepala Dinas, Rp15 juta kepada Sekretaris Dinas, dan Rp10 juta kepada Kepala Pasar Bantargebang.
Pernyataan tersebut hingga kini masih berupa klaim dari salah satu pihak dan belum terbukti secara hukum. Karena itu, seluruh dugaan tersebut semestinya menjadi materi pembuktian melalui penyelidikan atau persidangan, bukan dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan seseorang.
Di sisi lain, apabila tuduhan tersebut tidak benar, pihak yang namanya disebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun menempuh jalur hukum.
Transparansi Menjadi Kunci
Kasus MCK Pasar Bantargebang seharusnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum menunjukkan independensi. Setiap dugaan intervensi, tekanan terhadap tersangka, maupun isu adanya pihak yang menjanjikan hukuman ringan perlu ditelusuri secara objektif.
Diamnya pihak-pihak yang disebut dalam perkara justru membuka ruang spekulasi yang semakin luas di tengah masyarakat.
Publik pada akhirnya tidak hanya menunggu siapa yang bersalah dalam perkara dugaan pungli Rp80 juta, tetapi juga ingin mengetahui apakah proses penegakan hukumnya benar-benar berjalan tanpa intervensi dan bebas dari kepentingan.
Opini ini disusun berdasarkan informasi yang disampaikan para pihak sebagaimana dipaparkan dalam pertanyaan. Seluruh dugaan yang menyangkut individu tertentu belum merupakan fakta yang terbukti secara hukum. Pihak-pihak yang disebut tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta berhak memberikan klarifikasi atau bantahan.
