 |
| Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari |
inijabar.com, Depok— Momentum menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa semangat baru bagi jajaran Pemerintah dan DPRD Kota Depok usai mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, di Gedung DPRD Kota Depok pada Jumat (14/08/2026).
Pimpinan legislatif dan eksekutif Kota Depok bersepakat untuk segera menindaklanjuti berbagai arahan strategis kepala negara, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari menyatakan dirinya memandang pesan-pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut sebagai pedoman penting dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Menurutnya yang menjadi sorotan fokus utamanya yakni terkait pembenahan tata kelola birokrasi, penguatan ketahanan pangan, serta optimalisasi program ekonomi kerakyatan yang inklusif.
Mendorong Reformasi Birokrasi yang Transparan dan Efisien
Lebih lanjut Yeti Wulandari juga menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara melalui kemudahan akses pelayanan bagi warga. Menurutnya, sistem birokrasi yang panjang dan rumit tidak hanya memperlambat urusan masyarakat, tetapi juga berpotensi membuka celah penyimpangan tindak korupsi.
“Kalau kita bicara masalah birokrasi dengan masyarakat, satu pintu banyak jendela itu bukan hanya mempersulit ya. Tetapi juga membuka peluang terjadinya korupsi, ini yang harus segera kita dampingi,” ujar Yeti kepada awak media.
Dia menilai maka dengan adanya penyederhanaan birokrasi bisa memberikan dua manfaat nyata sekaligus.
“Pertama, masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan administratif pemerintahan. Kedua, pemerintah dapat mempersempit ruang terjadinya inefisiensi serta menjaga transparansi dalam pelayanan publik,” kata dia.
Semangat tersebut, lanjut Yeti sejalan dengan program-program yang saat ini tengah berjalan di Kota Depok, termasuk penyelesaian persoalan sertifikasi dan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan serta fasilitas publik.
Memperkuat Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan
Selain reformasi tata kelola pemerintahan, sektor ketahanan pangan turut menjadi sorotan utama. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun menilai bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi penting juga bagi kekuatan sebuah bangsa yang harus dijaga bersama mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kita juga di Kota Depok harus terus mendukung ketahanan pangan. Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri adalah bangsa yang kuat,” tegasnya.
Dalam aspek perekonomian, Yeti juga mengingatkan agar optimalisasi program seperti Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dapat ditempatkan secara tepat.
Program tersebut diharapkan berfungsi sebagai sarana pendukung bagi kemajuan pelaku usaha kecil, bukan justru menciptakan persaingan usaha yang merugikan ritel maupun koperasi yang sudah lebih dulu berjalan di tengah masyarakat. Implementasi kebijakan ini diarahkan agar selaras dengan petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi.
Komitmen Eksekutif: Pemerintahan Hadir untuk Melayani Masyarakat
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Depok, Supian Suri mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan rasa syukur dan optimisme tinggi. Dia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan akses di berbagai sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Supian Suri juga menyoroti berbagai inisiatif nasional yang dirancang untuk membuka peluang masa depan bagi generasi mendatang, termasuk program sekolah rakyat dan penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sehingga dengan begitu semua punya cita-cita setinggi-tingginya untuk mencapai itu, dan pemerintah menjadi bagian untuk ikut mendukung, mendorong apa yang menjadi harapan-harapan itu,” ungkap Supian Suri.
Terkait instruksi pembenahan birokrasi yang masih dinilai berbelit.
Wali Kota Supian Suri menyambutnya sebagai motivasi positif untuk mempercepat reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Depok. Langkah evaluasi dan peningkatan kinerja ini, menurutnya, akan terus dioptimalkan melalui kolaborasi yang solid bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta DPRD Kota Depok, guna memastikan pelayanan publik yang semakin prima bagi masyarakat. (Risky)
