 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi Tanti Herawati (tengah) saat menghadiri P2PD di Bekasi Timur |
inijabar.com, Kota Bekasi – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Kota Bekasi tersebut saat kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah (P2PD) Komisi IV DPRD Kota Bekasi yang digelar anggota DPRD Kota Bekasi, Tanti Herawati pada Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, warga, kelompok PKK, serta karang taruna Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur. Dalam forum pengawasan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami saat mengakses layanan kesehatan, khususnya di RSUD CAM Bekasi.
Salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan adalah persoalan antrean pasien yang dinilai terlalu lama.
Warga mengungkapkan, ada pasien yang sudah datang sejak pagi hari, namun hingga sore belum mendapatkan pelayanan.
“Warga mengeluhkan ada yang datang jam 8 pagi, menunggu sampai jam 5 sore, tetapi akhirnya tidak dilayani dan diminta datang kembali untuk antre keesokan harinya,” ujar wanita yang juga menjabat sebagai Ketua PSI Kota Bekasi saat menyampaikan hasil aspirasi warga.
Selain persoalan antrean, kata Hera, warga juga mengeluhkan sikap sebagian petugas rumah sakit yang dinilai kurang memberikan pelayanan secara ramah kepada pasien dan keluarga pasien.
Keluhan lain yang mencuat yakni adanya dugaan penolakan pasien, serta proses administrasi BPJS dan sistem rujukan yang dianggap masih menyulitkan masyarakat.
Menurut Hera, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Rumah sakit daerah harus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan manusiawi. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru merasa kesulitan karena persoalan sistem pelayanan,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi tersebut mengatakan, masukan dari masyarakat dalam kegiatan P2PD akan menjadi bahan evaluasi dan pengawasan DPRD terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya sektor kesehatan.
“Ini menjadi catatan kami di Komisi IV. Keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti, karena RSUD adalah wajah pelayanan pemerintah kepada warga Kota Bekasi,” tegasnya.
Hera juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem antrean, peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pelayanan, serta memastikan masyarakat peserta BPJS mendapatkan hak pelayanan sesuai aturan.
“Jangan sampai warga yang sudah datang jauh-jauh dan menunggu berjam-jam pulang dengan rasa kecewa. Pelayanan publik harus hadir memberikan solusi, bukan menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, keluhan warga terkait RSUD CAM Bekasi menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Bekasi.
Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh agar rumah sakit daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berpihak kepada pasien.
