 |
| Pedagang yang tergabung dalam PKPLPC saat melakukan jumpa pers |
inijabar.com, Depok – Polemik rencana penataan pedagang Pasar Cisalak tahap kedua oleh Pemerintah Kota Depok yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 menuai sorotan dari kalangan pedagang.
Perkumpulan Komunitas Pedagang Lingkungan Pasar Cisalak (PKPLPC) mempertanyakan transparansi informasi, belum diterimanya notulen resmi hasil pertemuan, serta desakan penyediaan Peta Jalan (Rodadmap) kebijakan dari Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) Kota Depok.
Sekretaris Umum PKPLPC, Endras Tanto menyatakan bahwa berdasarkan konfirmasi dan paparan terakhir dengan Disdagin, tidak akan ada pembatasan maupun pemagaran di area tempat para pedagang beraktivitas, melainkan pengaturan tata kelola di sekitar kawasan pasar.
Kepastian lisan tersebut mencakup batalnya rencana pemagaran di area ruko Expiranti yang sempat muncul dalam pertemuan pada 11 november 2026 lalu,
Namun jika merujuk pada informasi dari pihak disdagin bahwa tanggal 20 November 2026, pembangunan fisik direncanakan akan berlangsung pembangunan kios Gilingan, Pasar Cisalak.
Kendati demikian, Endras menyayangkan tidak adanya dokumen tertulis yang diserahkan kepada pedagang sebagai pegangan hukum maupun administrasi.
"Informasi kepastiannya seperti itu, meskipun notulennya sampai saat ini belum kami terima dari Disdagin. Harusnya ada komunikasi dahulu di awal jika ada kebijakan yang melibatkan publik atau berdampak pada masyarakat," ujar Endras kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Endras menilai pola komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan program penataan pasar belum berjalan terbuka. Sebelum melakukan audiensi dengan Disdagin, kesimpangsiuran informasi dari berbagai sumber sempat memicu keresahan di kalangan pedagang yang menempati area Gilingan, Aspiranti, Garuda, serta pedagang kaki lima (PKL).
Pihak PKPLPC pun sempat meminta untuk beraudiensi dengan pihak Kecamatan sebagai pemangku wilayah untuk memastikan kebenaran informasi di lapangan.
Namun, pertemuan dengan Camat baru terlaksana pada 3 november 2026, setelah pedagang lebih dahulu beraudiensi dengan Disdagin. Dari pertemuan dengan pihak kecamatan tersebut, ditegaskan bahwa kewenangan penuh penataan Pasar Cisalak berada di tangan Disdagin.
Meski mengapresiasi keterbukaan Kepala Disdagin dalam menerima audiensi, Endras menegaskan bahwa pedagang belum puas terhadap substansi penyampaian program yang dinilai tidak gamblang dan tidak dibagikan secara rinci sejak awal.
"Kenapa dari paparan itu tidak gamblang, kenapa tidak dibagikan saja dokumen rencananya? Kalau dibagikan sejak awal, kami kan tidak perlu bolak-balik dan tinggal mengikuti jadwal yang ada. Tata cara pemerintah dalam berkomunikasi seperti ini lah yang perlu diperbaiki," kata Endras.
Sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi perubahan kebijakan sepihak di lapangan, PKPLPC mendesak Disdagin segera menerbitkan roadmap penataan Pasar Cisalak secara menyeluruh. Selain itu, PKPLPC juga telah berkoordinasi dan tengah menyusun laporan kajian kebijakan tersebut ke Ombudsman RI.
"Kami akan mengkaji kebijakan ini di Ombudsman, berkasnya juga sudah kami susun sebagian. Tujuannya bukan untuk memperkeruh keadaan atau menghalangi program pemerintah, melainkan mendorong diskusi dua arah agar kebijakan yang keluar tidak memicu resistensi di masyarakat," ucapnya.
Selain melapor ke Ombudsman, PKPLPC juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat Depok guna mengawal proses penataan pasar. Endras menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai pelayan publik yang semestinya melibatkan warga terdampak sebelum mengeksekusi kebijakan di lapangan.
PKPLPC berharap penataan Pasar Cisalak tahap kedua dapat berjalan transparan dan terukur sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang sekaligus memperbaiki tata kelola pasar tradisional di Kota Depok. (Risky)
