inijabar.com, Kota Bekasi- Aliansi Kawan Intelektual Bekasi (AKIB) yang tergabung dalam mahasiswa Universitas Bhayangkara (Ubhara), Kawan Intelektual Bekasi Bersatu (KIBB) dan HMI komisariat Ubhara. Kaum intelektual Bekasi melakukan aksi unjuk rasa pada saat hujan deras pada Selasa (16/12/2019).
Gejolak KS - NIK membuat mahasiswa merasa harus bersuara terkait penggunaan anggaraan dari tahun 2017 hingga 2019.
Fergiawan Listianto salah satu Korlap dan juga Ketua Komisariat HMI Ubhara mengatakan, DPRD Kota Bekasi harus segera membentuk Pansus KS terkait bentuk pengawasan anggaran yang telah digunakan dalam KS NIK berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) B/10174/LIT.04/10-15/11/2019.
"DPRD kota bekasi harus segera membentuk Pansus KS NIK karena uang rakyat sudah digunakan maka Pemkot harus segera mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang besar itu kepada rakyat," ucap Fergi.
Selain itu para pengunjuk rasa juga meminta peranan DPRD sebagai wakil rakyat dan sebagai Fungsi pengawasan harus segara digunakan.
"DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah kota bekasi harus segera dilaksanakan karena kami menduga ada indikasi kecurangan dalam penggunaan anggaran makannya kami meminta agar anggaran tersebut diaudit oleh BPK RI dan meminta kepada DPRD untuk mempublis secara terbuka dan transparan pembentukan Pansus KS," ucap Fergi.
Jika tuntutan mereka tidak direalisasi maka akan mengajak semua mahasiswa se Bekasi untuk bersama-sama menuntut DPRD mengeluarkan hak angket dalam membuka penggunaan anggaran KS NIK.
"Kami akan demonstrasi lagi disaat tuntutan kami tidak direspon oleh DPRD dan meminta kepada dewan untuk segera mengeluarakan hak angketnya untuk membuka sejelas-jelasnya penggunaan uang rakyat dalam anggaran KS NIK dikota bekasi," tutupnya.(mad)
