 |
| Pelabuhan perikanan Jayanti |
inijabar.com, Cianjur- Kondisi Pelabuhan Perikanan Jayanti di Kabupaten Cianjur kembali menjadi sorotan tajam. Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, melontarkan kritik keras terhadap lambannya penanganan persoalan kolam labuh yang hingga kini belum juga terselesaikan.
Persoalan utama berada pada minimnya kapasitas pelabuhan yang dinilai sudah tidak lagi mampu menampung aktivitas ribuan nelayan.
Dari sekitar 2.000 perahu yang aktif melaut setiap hari, hanya sekitar 300 perahu yang dapat bersandar di area pelabuhan. Sisanya terpaksa bertahan di laut terbuka dengan risiko tinggi dihantam gelombang besar Samudera Hindia.
Situasi ini bukan sekadar persoalan infrastruktur biasa. Di balik sempitnya kolam labuh, tersimpan ancaman keselamatan bagi ribuan nelayan kecil yang setiap hari menjadi tulang punggung ekonomi pesisir selatan Jawa Barat.
Lina menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus membiarkan proyek pengembangan Pelabuhan Jayanti berjalan di tempat. Menurutnya, persoalan lahan dan buruknya komunikasi antar pihak sudah terlalu lama dijadikan alasan klasik yang tak kunjung selesai.
Ia bahkan secara terbuka meminta Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) turun langsung melihat kondisi di lapangan. Sebab, dampak keterlambatan pembangunan tidak dirasakan birokrasi, melainkan langsung menghantam kehidupan masyarakat nelayan.
Jika ditelaah lebih jauh, persoalan Jayanti mencerminkan paradoks besar pembangunan pesisir di Jawa Barat. Di satu sisi, sektor kelautan terus didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun di sisi lain, fasilitas dasar untuk keselamatan nelayan justru belum memadai.
Ketika ratusan perahu harus berebut tempat sandar, risiko kerusakan kapal hingga kecelakaan laut menjadi ancaman harian. Nelayan kecil menjadi pihak paling rentan karena mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli kapal lebih besar atau sistem pengamanan modern.
Masalah ini juga berpotensi memukul rantai ekonomi perikanan lokal. Ketidakstabilan aktivitas sandar membuat distribusi hasil tangkapan terganggu, biaya operasional meningkat, dan pendapatan nelayan makin tertekan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperburuk kemiskinan kawasan pesisir.
Desakan Lina Ruslinawati sebenarnya menjadi alarm politik bagi Pemprov Jabar. Publik kini menunggu apakah pemerintah benar-benar hadir menyelesaikan persoalan atau kembali terjebak dalam rapat dan wacana tanpa kepastian.
Apalagi gaya kepemimpinan KDM selama ini dikenal responsif terhadap isu rakyat kecil. Karena itu, Jayanti bisa menjadi ujian nyata apakah keberpihakan kepada masyarakat pesisir benar-benar diwujudkan dalam tindakan konkret.
Jika pembangunan kolam labuh tambahan terus tertunda, maka pemerintah bukan hanya dianggap gagal membangun pelabuhan, tetapi juga gagal melindungi keselamatan ribuan nelayan yang setiap hari mempertaruhkan nyawa di laut selatan.(*)
