.jpg)
Inijabar.com, Kota Bekasi - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono resmi menghentikan program Layanan Kesehatan Masyarakat (LKM) terhadap sejumlah rumah sakit yang sebelumnya menerima KTP warga Kota Bekasi untuk berobat dan diintegrasikan dengan BPJS.
Melihat hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Bambang Instianto angkat bicara. Ia mengatakan, diberhentikannya LKM tersebut harus didasari oleh latarbelakang atau alasan yang jelas, kenapa?.
"Harus dijelaskan kepada warga kenapa LKM-nya dihentikan," terang Bambang, Kamis (24/3/2022).
Ia menuturkan, sejatinya program LKM tersebut merupakan salah satu program yang diluncurkan saat dirinya mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Bekasi dalam hal kesehatan.
Sehingga jika program ini dihentikan, maka harus ada sebuah solusi bagi warganya, khususnya mempermudah mereka mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Inikan program yang mereka kampanyekan saat pilkada kemarin dan jika dihentikan, solusinya seperti apa, karena menyangkut kesehatan," tegasnya.
Ia mengatakan, jika program LKM ini sebelumnya berjalan dengan baik tanpa ada masalah, berarti LKM tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Kota Bekasi dan sudah melalui persetujuan anggota DPRD Kota Bekasi.
"Kalau berjalan berarti sudah dianggarkan, kalau dihentikan apakah anggarannya terbebani atau tidak ada, harus ada penjelasannya secara logis sehingga warga tidak bertanya-tanya," paparnya.
Bambang menjelaskan, program LKM yang berdampak pada bidang kesehatan, sudah pasti diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya bukan sebaliknya.
Sehingga ketika Plt Wali Kota Bekasi menghentikannya, harus ada sebuah penjelasan yang logis dan mampu diterima oleh semua pihak, terutama warga Kota Bekasi.
"LKM ini kan berdampak langsung kepada pelayanan kesehatan masyarakat, jadi ketika dihentikan, penjelasan logisnya harus bisa dipahami oleh seluruh warga, dan perlu diinggat warganya sehat kesejahteraannya pun meningkat," tandasnya.(giri)
