inijabar.com, Kota Bekasi- Anggota DPRD Kota Bekasi H.Sholihin geram anggota dewan dituding jadi calo PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) oleh sejumlah pendemo yang mengatasnamakan Guru Swasta Kota Bekasi pada Kamis (21/7/2022).
"Saya ga terima disebut calo. Tudingan itu tak pantas keluar dari para pendidik yang harusnya dengan bahasa santun. Kami anggota dewan itu terhormat tidak mungkin menjadi calo dalam proses PPDB,"ucap pria yang akrab disapa Gus Shol ini saat dikonfirmasi melalui selular. Kamis (21/7/2022).
Dirinya menjelaskan, anggota DPRD itu sebagai wakil rakyat yang memiliki konstituen yang juga pasti punya aspirasi yang disampaikan melalui dewan nya, apapun aspirasi itu. Termasuk PPDB. Jadi, kata dia, kalau ada yang menuduh sebagai calo. Pihaknya sangat keberatan dengan stigma tersebut.
"Kami kan juga punya konstituen yang harus dibantu. Saya juga yakin tak ada anggota dewan yang menjadi calo PPDB. Sebutan calo itu sudah merendahkan martabat kami sebagai wakil rakyat,"ujarnya kesal.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi sekaligus anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan memanggil Ketua BMPS (Badan Musyawarah Pendidikan Swasta) untuk mengklarifikasi aksi para guru swasta tersebut.
"Kalau demo itu kan hak semua warga negara, silahkan saja patuhi mekanismenya. Tapi jangan asal tuduh begitu. Kami Komisi IV akan panggil Ketua BMPS untuk mengklarifikasi soal tuduhan itu,"pungkasnya.
Sekedar diketahui, sejumlah massa yang mengatasnamakan guru swasta di Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Bekasi terkait kebijakan sekolah gratis dan kecilnya daya serap siswa pada PPDB tahun 2022.
Selain itu, massa aksi mengecam kebijakan yang terkait MOU Plt. Wali Kota dengan para Kepala Sekolah dari 165 Sekolah Swasta ini di nilai merugikan pihak sekolah. Karena dengan anggaran 15 Milyar dari APBD untuk 3.500 siswa tidak mampu ini dinilai kurang, karena ada bahasa GRATIS, tanpa uang pangkal d uang bangunan.(*)
