 |
| Bupati Pangandaran Citra Pitriyama tetap senyum meski kondisi keuangan daerah tidak baik-baik saja |
inijabar.com, Pangandaran- Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut Pangandaran dalam kondisi setengah sekarat ternyata tidak sepenuhnya salah.
Kondisi keuangan daerah di wilayah pesisir Jawa Barat itu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Defisit anggaran di tahun 2025 sebesar Rp364 miliar mulai terasa berdampak.
Munculnya pemberitaan terkait keluhan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran soal kekurangan anggaran seolah menjadi bukti sohih akan kondisi 'sekarat'.
Beberapa keluhan OPD yang dimuat menjadi berita di media online seperti, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Pangandaran Soleh Suryadi, bahwa banyak anggaran dinas yang dicoret atau sudah tidak ada lagi kegiatan untuk tahun 2025.
Begitupun yang dikatakan Sekertaris Disparbud, Dela yang menyebut, Dinas Pariwisata dan Budaya ini tak punya anggaran pemeliharaan yang cukup untuk kawasan wisata Pangandaran.
Bahkan, kata dia anggaran di sekretariat Disparbud hanya untuk membayar listrik, air dan internet saja.
Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUTRPRKP) juga mengeluhkan kondisi serupa terkait anggaran pemeliharan jalan.
Kepala bidang Jalan Dinas PUTRPRKP, Nanang, mengaku hanya mendapat anggaran pemeliharaan sebesar Rp 400 juta tahun 2025 ini. Nominal itu sudah termasuk untuk pemeliharaan aspal, jalan rusak, alat operasional, hingga upah.
[cut]
“Anggaran pemeliharan tahun kemarin Rp800 juta tapi sekarang hanya Rp400 juta,”ujarnya.
Dinas Disdukcapil dan Satpolpp Pangandaran mengeluh soal kurangnya anggaran operasional dan pemeliharaan mobil dinas
Dengan kondisi tersebut, Kasatpol PP Dedih Rahmat dan Kepala dinas Disdukcapil Yadi Setiadi dikabarkan sudah tidak lagi menggunakan fasilitas kendaraan dinas tapi lebih memilih pakai kendaraan roda dua untuk ke kantor demi menghemat anggaran.
Senada dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pangandaran yang pada tahun 2025 ini anggaran untuk pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana hanya Rp 74.855.000,.
Anggaran sebesar itu tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pencarian pertolongan dan evakuasi korban dan pemeliharaan kendaraan operasional dinas
“Sangat kurang. Anggaran perjalanan dinas dalam kota tahun 2025 yaitu Rp 16.212.500 dan realisasi anggaran perjalanan dinas dalam kota sampai dengan Juni 2025 yaitu Rp 3.940.000 karena tahun ini anggaran kami dipotong besar,”ucap Kepala bidang Darlog BPBD Kab Pangandaran Supriatno dikutip Obormerah.com, Jumat (27/6/2025).
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami saat ditanya media soal pernyataan Gubernur Jabar KDM bahwa kondisi Pangandaran setengah sekarat, Citra menjawab santai.
"Bagi saya prinsipnya Walaupun kondisi Pangandaran tidak baik-baik saja, kesehatan masyarakat itu yang paling utama," ucapnya.
Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi juga mengaku kasihan dengan Citra yang kalau bertemu selalu menangis soal kondisi keuangan daerah nya.
[cut]
"Kasihan banget Ibu Bupati Pangandaran. Setiap ketemu saya selalu menangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan belum dibayar karena kemampuan anggaran daerah yang sangat terbatas," ujar KDM.
Menurut dia, Bupati Pangandaran tidak tinggal diam. Ia telah berupaya mencari jalan keluar, bahkan mendatangi berbagai kementerian dan lembaga di Jakarta demi mencari solusi.
"Ibu bupatinya sudah ke Jakarta, ke mana-mana. Saya juga terus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini," tandasnya.
Ada beberapa hal dilakukan Bupati Pangandaran dalam menyehatkan APBD, diantaranya memperpanjang pinjaman ke perbankan (BJB) dengan tenor hingga 5 tahun.
Pertanyaannya, mampu kah strategi memperpanjang tenor pinjaman di BJB jadi solusi menormalkan krisis keuangan daerah Pangandaran?(*)
