 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Baru saja beberapa hari lalu, Puskesmas Jatiranggon disidak mendadak oleh Wali Kota Bekasi, menyusul keluhan warga tentang adanya laporan, bahwa Kepala Puskesmas kerap tidak berada di tempat kerja.
Kondisi serupa kini mencuat di Puskesmas Jatikarya, di mana seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya, membongkar dugaan praktik manipulasi absensi yang melibatkan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan pegawai honorer.
"Sejak Januari 2025, Kepala Puskesmas jarang hadir di kantor. Dalam seminggu bisa 2-3 kali tidak datang itupun tanpa info, dan kalau tidak datang ya diabsenin," ungkap pegawai tersebut kepada inijabar.com, Sabtu (21/6/2025).
Pegawai yang mengaku mewakili suara rekan-rekannya itu mengungkap, bahwa praktik manipulasi absensi tidak hanya terjadi pada Kepala Puskesmas, tetapi juga melibatkan seorang TKK berinisial SH dan pegawai honorer JI.
Ia juga menerangkan, SH dan JI kerap tidak hadir tepat waktu dan jika tidak masuk tanpa informasi keterangan, tetap akan tercatat dalam status dinas luar (DL) agar gaji tidak terpotong.
"Mereka (SH dan JI) jarang hadir, kalau pun hadir tidak tepat waktu, datang di atas jam 7 padahal harusnya absen jam 7, dan bila tidak hadir pun kerap dicatat DL atas ijin kapus," jelasnya.
Yang mengkhawatirkan, manipulasi status kehadiran itu, diduga dilakukan atas instruksi kepala puskesmas kepada petugas operator.
"Petugas operator hanya menjalankan tugasnya saja, tapi yang memberi instruksi kan pimpinan," tegas pegawai tersebut.
SH, yang merupakan tenaga umum dan berperan sebagai bendahara APBD TKK, dinilai oleh pegawai tersebut, memiliki kuasa berlebihan dalam pengelolaan keuangan APBD puskesmas.
"Dia yang membuat dan melakukan kegiatan dalam anggaran APBD, walaupun bukan dia PJ-nya. Sampai ke pihak ketiga pun dia ikut tangani, seperti ada sesuatu yang disembunyikan," ujar sumber tersebut.
Sementara JI, yang secara resmi tercatat sebagai petugas kebersihan honorer, justru diperbantukan di bagian administrasi dan turut serta dalam urusan keuangan. Kondisi ini membuat PNS merasa tersisih dalam struktur kerja dan pengambilan keputusan.
"PNS merasa tersisih karena dominasi TKK ini. Dia TKK rasa pejabat, datang semaunya," keluh pegawai tersebut dengan nada kesal.
Dampak dari praktik tersebut, terlihat jelas pada potongan gaji. Pegawai tersebut menyebutkan ada bukti konkret berupa data absensi bulan lalu yang menunjukkan kesenjangan mencolok.
"Yang harusnya dipotong 50% karena dirubah DL menjadi cuma 2%," ungkapnya.
Kondisi ini menurutnya, telah dilaporkan ke atasan dan bahkan telah dibuatkan Surat Peringatan (SP), namun diabaikan.
"Ke atasan pernah dan sudah dibuatkan SP tapi diabaikan. Untuk ke Dinkes, karena atasan tidak instruksikan, jadi tidak pernah dilaporkan," jelasnya.
Ia pun mengklaim, sebagian besar pegawai merasa keberatan dengan kondisi tersebut, mengingat mereka telah berusaha semaksimal mungkin datang tepat waktu sebelum jam 7, sementara SH dan JI tidak pernah menerapkan disiplin yang sama.
Menurut pengamatan pegawai tersebut, Kepala Puskesmas seperti memberi ruang lebih kepada SH dan JI, sehingga mereka bisa sesuka hati tidak disiplin. Ia pun mempertanyakan, apakah ini karena mereka mengerjakan anggaran APBD?
"Pindahkan SH dan JI, karena bikin rusuh suasana kerja teman-teman," tegas pegawai tersebut ketika ditanya solusi untuk menciptakan kondisi yang lebih adil dan profesional di Puskesmas Jatikarya.
Kondisi ini menambah daftar panjang persoalan internal, yang menimpa fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Bekasi, Redaksi Inijabar.com terus memantau perkembangan kasus ini, dan akan menyampaikan tanggapan pihak terkait begitu diperoleh. (Pandu)
