 |
| Anggota DPR RI Sudjatmiko |
inijabar.com, Kota Bekasi - Ribuan jamaah haji Indonesia mengalami penderitaan luar biasa di Tanah Suci, setelah terpaksa berjalan kaki sejauh lima kilometer dari Muzdalifah ke Mina, akibat sistem transportasi yang amburadul.
Kondisi tersebut memaksa sebagian jamaah tidur di selasar jalan, karena tidak mendapat tempat istirahat yang layak di tenda-tenda yang telah disediakan.
Tragedi kemanusiaan ini terjadi pada penyelenggaraan haji 2025, yang dinilai jauh dari standar pelayanan yang seharusnya diterima jamaah Indonesia.
Permasalahan bermula dari kekacauan koordinasi sistem layanan yang tahun ini dikelola oleh delapan perusahaan Sarikah, berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya melibatkan satu penyedia.
Muhtada Sobirin, Petugas Haji Daerah (PHD) asal Kabupaten Bekasi, menjadi saksi langsung penderitaan jamaah Indonesia di Arab Saudi. Dia menyampaikan keluhan keras, atas buruknya sistem transportasi dan penataan akomodasi jamaah haji tahun ini.
Muhtada menjelaskan, perubahan sistem layanan tahun ini justru menimbulkan kekacauan koordinasi yang merugikan jamaah. Selain masalah transportasi, distribusi tenda (maktab) di Mina juga menjadi momok tersendiri bagi jamaah Indonesia.
Merespons kondisi memprihatinkan ini, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, memberikan respons tegas dengan mendesak pemerintah Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji.
"Saya mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri untuk aktif menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi, agar pelayanan haji ke depan lebih manusiawi dan tidak menelantarkan jamaah," ujar Sudjatmiko, saat dihubungi via telepon, Selasa (17/6/2025).
Politikus yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ini menegaskan, perlunya penguatan komunikasi diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi, untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Menurutnya, ibadah haji sebagai momen sakral harus didukung dengan layanan terbaik, aman, dan terkoordinasi.
"Kita harus hadir secara nyata bagi jamaah. Tahun depan tidak boleh lagi ada kisah jamaah tertelantarkan," tegasnya.
Sudjatmiko menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan setiap jamaah haji.
Sudjatmiko berharap, evaluasi lintas kementerian dilakukan secara serius, terutama oleh Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Komisi VIII DPR RI. Dia menegaskan bahwa diplomasi bilateral Indonesia-Saudi Arabia, harus memprioritaskan aspek penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.
Kasus ini menjadi catatan buruk bagi penyelenggaraan haji Indonesia dan menuntut respons cepat dari pemerintah, untuk memastikan jamaah haji mendapat perlakuan yang bermartabat sesuai dengan kesucian ibadah yang mereka tunaikan. (Pandu)
