 |
| Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi saat mengunjungi Pemkot Bekasi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Medan Satria, Kota Bekasi, telah menarik perhatian serius pemerintah pusat, yang dinilai sebagai peristiwa luar biasa dan membutuhkan penanganan komprehensif dari seluruh stakeholder.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, langsung turun tangan menangani kasus tersebut, dengan mengunjungi Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (17/6/2025).
"Kami ingin berdiskusi, tentang apa yang bisa dilakukan bersama sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder, dalam menangani persoalan ini secara komprehensif," ujar Menteri Arifatul saat ditemui wartawan.
Dalam kunjungan tersebut, Arifatul menegaskan, peristiwa tersebut berada di luar batas kewajaran dan memerlukan respons cepat dari pemerintah.
"Ini adalah peristiwa yang sangat serius. Maka dari itu, kami sedang mengkaji lebih dalam dan mendiskusikan langkah-langkah strategis yang bisa diambil bersama," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PPPA telah membentuk grup koordinasi lintas lembaga, untuk memastikan respons cepat jika terjadi kasus serupa di masa mendatang.
Terkait rehabilitasi korban dan proses hukum terhadap terduga pelaku, Menteri Arifatul menjelaskan, bahwa saat ini tengah dilakukan assessment menyeluruh oleh tim multidisiplin.
"Kita sedang menjangkau dan mempelajari kondisi baik korban maupun terduga pelaku. Karena ini menyangkut anak-anak, maka kami harus hati-hati dan komprehensif dalam penanganannya. Ini menjadi perhatian serius dari Kementerian PPPA," tegasnya.
Ia menekankan, penanganan kasus tersebut harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai korban. Proses rehabilitasi dan pemulihan trauma menjadi prioritas utama, sambil memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini menjadi pengingat penting, tentang pentingnya sistem perlindungan anak yang kuat di Indonesia. Respons cepat dari pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat segera dilaksanakan, agar dapat menjadi contoh penanganan kasus serupa di daerah lain. (Pandu)
