![]() |
Mantan kepala sekolah swasta dan juga tokoh masyarakat di wilayah Kec. Kersamanah Garut H.Yayat Suherman |
inijabar.com, Garut - Pro kontra wacana pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Kersamanah terus mencuat dan menjadi perbincangan hangat masyarakat.
Beberapa warga yang mendukung atas kehadiran sekolah negeri di wilayah tersebut. Namun, ada pula yang terang-terangan menolak wacana tersebut.
Salah satu tokoh masyarakat berpengaruh di Kersamanah yang menolak pembangunan sekolah negeri yakni, H. Yayat Suherman.
Dia mengungkapkan, saat ini belum waktunya membangun SMA Negeri di kecamatan tersebut. Menurutnya, keberadaan sekolah negeri justru berpotensi mengganggu eksistensi sekolah-sekolah swasta yang sudah lebih dulu beroperasi.
“Untuk saat ini, saya rasa belum terlalu mendesak mendirikan SMA Negeri di Kersamanah. Para lulusan SMP, MTs, atau sekolah menengah lainnya masih bisa tertampung di SMA PGRI maupun Madrasah Aliyah yang sudah ada di sini,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (24/6/2025).
H. Yayat menyatakan, jika pemerintah memaksakan pendirian SMA Negeri dalam waktu dekat, bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan sekolah swasta yang jumlah siswanya belum stabil.
“Kalau langsung dibangun sekarang, banyak sekolah swasta bisa gulung tikar. Karena siswa yang biasa mendaftar ke sekolah swasta pasti akan beralih ke SMA Negeri. Ini jelas akan memukul sekolah-sekolah swasta yang saat ini masih berjuang dengan jumlah siswa yang minim,” ungkapnya.
Tak hanya soal keberadaan sekolah swasta, H. Yayat juga menyoroti nasib para tenaga pendidik, terutama guru honorer dan guru sukarelawan yang mengabdi di sekolah-sekolah swasta di Kersamanah.
“Pemerintah juga harus memikirkan nasib para guru di sekolah swasta itu. Kalau sekolah negeri dibuka, mereka bisa kehilangan pekerjaan. Dan tidak mungkin semua guru swasta itu otomatis diangkat menjadi guru negeri,” tegasnya.
Menurutnya, Bupati Garut perlu melakukan kajian matang dan menyerap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.
“Saya bukan tidak setuju. Tapi saya merasa belum saatnya. Ini soal waktu yang kurang tepat. Kita harus memikirkan dampaknya secara menyeluruh, termasuk ancaman pengangguran bagi para guru swasta jika SMA Negeri benar-benar dibuka sekarang,” pungkasnya.
Pernyataan H. Yayat ini menjadi suara penyeimbang di tengah dorongan sebagian masyarakat untuk segera mendirikan sekolah negeri.
Ia berharap keputusan besar seperti ini bisa mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan secara komprehensif, demi menjaga harmoni dan keberlanjutan pendidikan di Kecamatan Kersamanah.(ujang)