 |
| Kepala Kantor ATR/BPN Kota Depok saat menggelar coffee morning dengan awak media. |
inijabar.com, Depok - Sebagai langkah percepatan reformasi layanan publik, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok melalui penguatan transparansi dan pengawasan menggandeng media sebagai mitra strategis.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kantor BPN Kota Depok, Budi Jaya, dalam acara coffee morning yang digelar di Aula Kantor BPN Kota Depok, Jumat (25/7/2025).
Menurut Budi, kolaborasi bersama ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan yang selama ini kerap dianggap rumit dan tertutup.
“Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kami sangat berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi pertanahan yang kini lebih terbuka dan akuntabel,” ujar Budi Jaya kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
Lebih lanjut, Budi Jaya menjelaskan, pihaknya saat ini melakukan langkah percepatan reformasi layanan melalui digitalisasi dan pemanfaatan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi.
Dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi BHUMI dan Sentuh Tanahku, yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. BPN Kota Depok berharap aplikasi tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pertanahan.
Dia menjelaskan, aplikasi BHUMI menyediakan beberapa fasilitas fitur mulai dari data spasial, peta bidang tanah, status hak, serta peruntukan tata ruang secara daring.
[cut]
Sementara aplikasi Sentuh Tanahku berfungsi mempermudah masyarakat dalam memantau proses administrasi tanah mereka secara real-time dari perangkat seluler.
“Dengan aplikasi ini, pemohon dapat memantau langsung setiap tahapan pengajuan sertifikat hingga selesai. Namun, prinsip kehati-hatian tetap kami jaga dalam keterbukaan data,” jelasnya.
Kendati demikian, meski mendorong keterbukaan, Kepala BPN Kota Depok, Budi Jaya menegaskan, perlindungan terhadap data pribadi tetap menjadi prioritas utama dalam sistem layanan tersebut.
“Data pemohon tidak dapat diakses publik, kecuali atas perintah pengadilan. Kami pastikan aspek privasi tetap terjaga,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran pelayanan dan efektivitas kerja, BPN Kota Depok juga telah menyempurnakan struktur organisasi dengan menempatkan sejumlah posisi pejabat pengawas baru, khususnya pada Kepala Seksi.
Diantaranya yakni,
1. Adnan Fabyandi, sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan (Kasi 1), yang bertanggung jawab terhadap validasi dan pengelolaan data spasial.
2. Galih Permana Sasmita, sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Kasi 2), yang menangani aspek yuridis serta administrasi pendaftaran hak atas tanah.
[cut]
3. Dorotius Kurniawan Abimanyu, sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan (Kasi 3), yang menangani pertimbangan teknis pertanahan, termasuk proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
4. Fuad Nauval, sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan (Kasi 4), yang akan fokus pada berbagai program pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kota Depok.
Dengan formasi baru tersebut BPN Depok menargetkan peningkatan kinerja yang signifikan dapat tercapai, terutama pada kecepatan, kepastian, dan ketepatan layanan.
“Kami sadar, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat dan pasti. Sekarang kami siap bekerja maksimal,” kata Budi Jaya.
Dia menekankan, sinergi lintas sektor sangat penting demi mewujudkan layanan pertanahan yang lebih transparan dan terpercaya.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan media dan partisipasi publik juga sangat penting. Target kami jelas data pertanahan harus semakin lengkap, akurat, dan mudah diakses,” tandasnya. (Risky)
