 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat acara Apindo di Bandung |
inijabar.com, Kota Bandung- Investasi haruslah memberi manfaat bagi lingkungan dan warga sekitar, bukan sebaliknya, malah menyebabkan kurangnya akses air bersih, jalan rusak, lingkungan rusak, dan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di sela Rakerkonas ke-34 Apindo di Bandung, Selasa, (5/8/2025).
Dedi juga menyindir masih banyak perusahaan yang aktivitasnya mencemari lingkungan sekitar. Namun ganti rugi yang diberikan bukanlah yang dibutuhkan, malah cenderung tidak pantas.
"Kalau ada pencemaran, kami (masyarakat) yang pertama keracunan. Tapi ujungnya perusahaan ganti rugi dengan sembako atau susu. Saya menolak itu. Tidak ada kaitannya pencemaran dengan sembako,” ujar Dedi.
Dia menyatakan, masih banyaknya perusahaan di kawasan industri yang menghasilkan limbah udara, suara, hingga limbah cair yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menurut Dedi, penyelesaian jangka panjang harus berbasis perbaikan infrastruktur lingkungan.
Langkah yang seharusnya dilakukan perusahaan, lanjut dia, adalah membenahi sistem pengolahan limbah, bukan memberikan kompensasi sesaat.
"Perbaiki sistem limbahnya. Bukan bagi-bagi sembako. Ini harus segera dibenahi,"katanya.
Serapan tenaga kerja yakni pemberdayaan warga lingungan perusahaan merupakan salah satu bentuk investasi yang bermanfaat bagi warga.
Namun, kata Dedi, pihaknya mendapatkan laporan banyak oknum personalia perusahaan (HRD) yang melakukan pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
"Banyak juga oknum HRD yang main-main dengan masyarakat sekitar. Rekrutmen kerja tapi minta uang. Ini masalah serius. Mulai Agustus, saya akan tangkap dengan berkoordinasi bersama kepolisian," tegasnya.
Selain pungli di lingkungan internal perusahaan, sambung Dedi, juga pungli dari eksternal perusahaan yang kerap memalak perusahaan melalui proposal atau surat-surat permintaan sumbangan yang tidak bertanggung jawab.
Pasalnya, kata Dedi, setiap pungli, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak citra investasi di Jawa Barat.
"Sudah bayar pajak resmi, masih harus dipaksa menyumbang acara tertentu. Tidak dikasih, malah diancam atau dimusuhi. Ini akan kami tertibkan," ujarnya.
Dedi juga mengingatkan pada pemerintah daerah agar investasi yang membawa manfaat bagi hasil dari pajak sektor industri, untuk bisa menggunakannya untuk kebaikan masyarakat sekitar.
"Jangan sebaliknya, desa-desa di kawasan industri masih kekurangan akses air bersih, jalan yang rusak, hingga kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah,"ungkapnya.
Dedi mencontohkan, saat dana bagi hasil dari pajak industri turun, kadang justeru tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar.
"Uangnya dipakai untuk kunjungan kerja, bukan pembangunan," katanya.
Pemprov Jabar, kata Dedi, akan menyusun ulang prioritas pembangunan desa yang berada di sekitar kawasan industri, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal atau meminta secara tidak resmi kepada perusahaan.
Kalau basis desanya industri, kata dia, maka fokus pembangunan nya adalah air bersih, infrastruktur jalan, rumah rakyat miskin, dan sekolah.(*)
