 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Cianjur- Koordinator Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Cianjur, Fauzi Rohmat, mengatakan, Pemkab Cianjur sangat memanjakan empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“BUMD itu bukan anak manja yang hanya diberi modal lalu dibiarkan tidur nyenyak. Mereka adalah badan usaha yang seharusnya punya target jelas, transparan, dan terukur. Kalau kinerjanya buruk, harus ada sanksi, bahkan evaluasi direksi. Pemuda dan mahasiswa menuntut agar APBD benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar formalitas administrasi,” ungkapnya.
Fauzi meminta agar Pemkab Cianjur tidak hanya bersembunyi di balik retorika digitalisasi maupun aturan normatif.
“Kalau hanya begitu, kita akan kehilangan momentum untuk memajukan Cianjur. BUMD harus dipacu jadi sumber PAD utama. Kalau tidak mampu, ganti saja dengan manajemen yang punya visi jelas,” ujarnya seperti dikutip dari pakuanraya.
Empat BUMD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
BUMD tersebut dinilai masih menjadi beban fiskal daerah. Sektor pendapatan daerah dianggap normatif dan belum menunjukkan langkah inovatif, khususnya dalam optimalisasi pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memang mencantumkan sejumlah program seperti implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD), pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penguatan digitalisasi pajak, pemutakhiran objek pajak, serta koordinasi lintas pemerintah.
Namun, langkah tersebut dinilai belum menyentuh strategi nyata dalam menggali potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui BUMD.
Empat BUMD milik Pemkab Cianjur tersebut yakni Perumdam Tirta Mukti Cianjur, PT BPR Cianjur Jabar, LKM Ahlakul Karimah, dan PT Cianjur Sugih Mukti. Selama ini, mereka dinilai tidak diberi target kinerja konkret sehingga hanya menikmati penyertaan modal tanpa dorongan kuat untuk berinovasi atau memberikan kontribusi signifikan melalui dividen maupun pajak.
Kondisi keuangan BUMD Cianjur juga memprihatinkan. Data laporan keuangan 2023 menunjukkan kinerja BUMD masih jauh dari optimal.
Seperti, Perumdam Tirta Mukti menerima penyertaan modal Rp 6,8 miliar, namun laba bersih yang dihasilkan hanya Rp 1,5 miliar. Sementara itu, BPR Cianjur Jabar mencatat saldo kas akhir 2023 sebesar Rp 1,9 miliar, jauh dari standar kesehatan perbankan.
LKM Ahlakul Karimah hanya memiliki saldo kas Rp1 miliar yang menunjukkan stagnasi usaha. Kondisi paling parah dialami PT Cianjur Sugih Mukti yang mencatat saldo kas minus Rp3,8 miliar, sehingga menimbulkan pertanyaan besar soal akuntabilitas pengelolaan.
BUMD seharusnya menjadi mesin penggerak PAD, bukan sekadar penampung modal. Tanpa target kinerja, evaluasi ketat, dan tata kelola profesional, potensi besar dari kekayaan daerah akan terus terbuang.(*)
