 |
| Pimpinan dan anggota DPRD Jabar saat menyampaikan pernyataan sikap. |
inijabar.com, Kota Bandung- DPRD Jawa Barat dihadiri Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan beberapa kesepakatan terkait situasi saat ini. Pernyataan tersebut di sampaikan sejumalh pimpinan dan anggota dewan dari lintas partai.
Adapun pernyataan sikap yang pertama ditujukan untuk pemerintah pusat dan DPR RI yang dibacakan oleh Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa.
Yang pertama, mendukung pengesahaan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
"Yang kedua, kami mendukung pengesahaan rancangan tentang Undang Undang Revisi KUHP,"ucap Ketua DPRD Jabar. Senin (1/9/2025).
"Tiga, mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Affan Kurniawan secara adil dan transparan,"sambungnya.
Keempat, mendukung reformasi di Kepolisian Republik Indonesia.
Sedangkan untuk Pemerintah Jawa Barat dan DPRD Jabar juga dikeluarkan pernyataan sikap.
Yakni, kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. Kedua, mengatasi pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan. Ketiga, mengatasi premanisme dan pungutan liar.
Keempat, kata dia, mengatasi kesenjangan, ketimpangan pendidikan. Kelima, menertibkan penerima Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran.
Keenam, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.(*)
