 |
| Kampung KDM di Purwakarta meski sudah rampung pembangunannya namun belum digunakan karena masih dalam observasi. |
DI Jawa Barat, kampung biasanya lahir dari alam dan sejarah. Ada Kampung Cigintung karena pohon gintung, Kampung Cibodas karena mata air, atau Kampung Babakan karena bekas hutan.
Tapi di Purwakarta, sejarah baru hampir tercipta: kampung lahir dari singkatan nama gubernur.
Kawasan hunian relokasi korban bencana pergerakan tanah di Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani, kini dikenal dengan nama Kampung KDM.
Sebuah nama yang terdengar modern, ringkas, dan tentu saja mudah diingat—terutama menjelang kalender politik.
Namun, di balik papan nama yang terlihat sederhana, para pengamat melihat persoalan yang jauh lebih panjang dari sekadar huruf.
Nama Kampung dan Umur Kekuasaan
Pengamat kebijakan publik dari STAI Dr KH EZ Muttaqien Purwakarta, Srie Muldrianto, mengingatkan, nama kampung bukan baliho. Nama itu melekat lintas generasi, bahkan ketika pejabat yang namanya dipakai sudah pensiun, pindah jabatan, atau tinggal kenangan.
“Nama kampung itu diwariskan ke anak-cucu. Kalau kelak citra tokoh yang namanya dipakai berubah, yang menanggung rasa malu bukan pejabatnya, tapi warga,” kata Srie seperti dikutip dari media online. Sabtu (17/1/2026)
Dalam budaya Sunda, penamaan wilayah biasanya berangkat dari kearifan lokal, kondisi geografis, atau sejarah kolektif, bukan dari popularitas figur yang masih aktif berkuasa.
Karena itu, ketika kampung diberi nama tokoh hidup apalagi dibiayai APBD yang muncul bukan sekadar rasa bangga, tapi juga potensi beban sosial.
Belajar dari Daerah Lain: Tidak Semua Nama Tokoh Aman
Kasus penamaan ruang publik sebenarnya bukan hal baru. Di Jakarta, misalnya, pernah mengganti puluhan nama jalan dengan nama tokoh Betawi.
Bedanya, tokoh-tokoh itu sudah wafat dan punya kontribusi sejarah yang jelas. Dampaknya relatif aman secara sosial-budaya, warga merasa punya warisan, bukan kewajiban moral membela figur.
Begitupun di Semarang, sejumlah gang dinamai dengan nama presiden bahkan ada yang masih hidup. Tapi penamaan itu lahir dari inisiatif warga, bersifat edukatif, dan tidak terkait proyek APBD bernilai miliaran rupiah.
Berbeda cerita di Inggris. Beberapa jalan yang dinamai Prince Andrew kini jadi bahan perdebatan panjang. Ketika citra tokoh berubah, papan nama yang dulu dibanggakan berubah jadi sumber rasa tidak nyaman.
Mengganti nama pun tidak murah biaya administrasi, dokumen, hingga konflik warga ikut menyertainya.
Pesannya jelas: nama tokoh hidup itu investasi simbolik berisiko tinggi.
APBD, Bencana, dan Etika Simbol
Pembangunan 40 rumah panggung di Panyindangan menelan anggaran Rp10 miliar dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Provinsi Jawa Barat. Itu bukan dana pribadi, bukan pula hadiah politik, melainkan kewajiban negara hadir saat warganya tertimpa bencana.
Di titik ini, penamaan Kampung KDM mulai terasa janggal. Negara hadir untuk memulihkan, bukan mengabadikan nama pejabat. Apalagi bagi warga yang kehilangan rumah, yang dibutuhkan adalah rasa aman dan masa depan, bukan identitas kampung yang terasa seperti tagar.
“Kalau setiap proyek publik diberi nama pemimpin, lama-lama masyarakat lupa membedakan mana kerja sistem, mana kerja orang,” ujar Srie.
Kampung Bukan Monumen
Sejarah menunjukkan, monumen bisa runtuh, papan nama bisa dicopot, tapi kampung tetap dihuni. Anak-anak akan menulis alamat di ijazah, warga mengurus KTP, dan cerita kampung akan diwariskan dari mulut ke mulut.
Pertanyaannya sederhana tapi krusial: apakah warga Panyindangan ingin dikenang sebagai kampung penyintas bencana, atau kampung yang namanya ikut arus kekuasaan?
Barangkali, mengganti nama dengan sesuatu yang lebih membumi—menggambarkan perjuangan, alam, atau harapan—justru akan membuat kampung itu lebih abadi. Karena pada akhirnya, pemimpin datang dan pergi, tapi kampung tetap hidup.
Dan seperti kata orang Sunda:
ngaran mah titipan, lembur mah titimangsa artinya nama bisa berubah, tapi kampung akan diuji oleh waktu.
Opini ditulis: tim Redaksi
