 |
| Jalur Pantura salah satu jalan nasional |
inijabar.com, Kota Bandung – Setelah sebelumnya mengatakan akan mengambil alih kewenangan jalan desa. Kini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melempar wacana akan mengusulkan pengelolaan jalan nasional demi mempercepat penanganan kerusakan jalan yang kerap memicu kecelakaan.
KDM menegaskan, selama ini pemerintah provinsi kerap “tidak berdaya” menghadapi jalan nasional rusak yang berada di pusat kota karena terbentur kewenangan.
“Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu jalan nasional. Tahun 2026 kami rekonstruksi pakai APBD Provinsi, nanti MoU dengan Kementerian PU,” ujar KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Tak hanya Bandung, rencana perbaikan juga menyasar jalur Pantura Jawa Barat, kawasan vital ekonomi nasional yang selama ini dikenal rawan rusak.
Namun, jika pengelolaan jalan desa, kabupaten, provinsi hingga nasional benar-benar ditarik ke Pemprov Jabar, muncul sejumlah plus dan minus yang tak bisa diabaikan.
PLUS: Respons Cepat, Jalan Tak Lagi Tunggu Restu Jakarta
Dari sisi manfaat, kebijakan ini dinilai bisa memotong rantai birokrasi panjang. Pemerintah daerah bisa langsung bertindak tanpa menunggu keputusan pusat.
Kerusakan jalan yang terjadi di pusat kota, kawasan wisata, hingga jalur ekonomi strategis dapat ditangani lebih cepat, sehingga potensi kecelakaan dan kerugian ekonomi bisa ditekan.
Selain itu, kebijakan ini membuka ruang sinkronisasi pembangunan wilayah. Jalan desa hingga jalan negara bisa ditata dalam satu desain besar pembangunan daerah, bukan terpisah-pisah berdasarkan status kewenangan.
[cut]
MINUS: Beban APBD Membengkak, Risiko Ketimpangan Daerah
Di balik respons cepat, tersimpan risiko besar: beban anggaran. Mengurus jalan nasional membutuhkan biaya tinggi, mulai dari rekonstruksi hingga pemeliharaan rutin.
Jika seluruh beban berpindah ke daerah, APBD provinsi dan kabupaten/kota berpotensi tergerus, bahkan mengorbankan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Risiko lainnya adalah ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan fiskal kuat bisa menikmati jalan mulus, sementara wilayah dengan kemampuan anggaran terbatas berpotensi tertinggal.
Belum lagi soal standar teknis nasional. Jalan negara memiliki spesifikasi khusus yang jika tak diawasi ketat, bisa menimbulkan persoalan hukum dan keselamatan di kemudian hari.
Antara Solusi dan Taruhan Politik Infrastruktur
Langkah KDM dinilai berani dan populis, namun juga menyimpan taruhan besar. Jika berhasil, Jawa Barat bisa menjadi model percepatan pembangunan infrastruktur nasional berbasis daerah.
Namun jika gagal, kebijakan ini bisa berubah menjadi bom waktu fiskal, membebani APBD dan memicu polemik kewenangan antara pusat dan daerah.
Kini bola ada di tangan Kementerian PU. Apakah pusat siap melepas sebagian kendali jalan nasional, atau justru memperketat pengawasan?
Satu hal pasti, wacana KDM telah membuka debat besar: siapa seharusnya bertanggung jawab atas jalan rusak yang setiap hari memakan korban?.(*)
