 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, saat menggelar reses di Bojong Menteng. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Kota Bekasi yang memiliki APBD hampir Rp 7 triliun, dinilai tidak layak jika belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kondisi itu membuat warga harus kuliah ke luar daerah seperti Jakarta, Depok, Bogor, bahkan hingga Malang dan Surabaya.
"Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp 7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri," ujar Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, usai menggelar reses di RW 004, Bojong Menteng, Jumat (13/2/2026).
Sarwin menjelaskan, keberadaan universitas negeri di Kota Bekasi menjadi kebutuhan mendesak, mengingat status Bekasi sebagai kota metropolitan. Selama ini, lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi negeri, terpaksa mencari kampus di daerah lain.
"Warga kita yang baru lulus SMA, jadi harus kuliah di daerah lain yang punya fakultas negeri. Ada yang sampai ke Malang, Surabaya, Depok, Jakarta dan Bogor. Ini tidak layak untuk kota sebesar Bekasi," terangnya.
Politisi Fraksi Golkar itu menyebut, beberapa lokasi strategis bisa dijadikan pertimbangan untuk pembangunan kampus negeri. Di antaranya kawasan sekitar DPRD Kota Bekasi dan area Summarecon, yang masih memiliki lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).
"Dulu pernah ada wacana kampus swasta dirubah jadi negeri, itu bisa strategis. Lahan di Summarecon juga bisa dipakai, lahan fasos-fasumnya bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi," paparnya.
Sarwin menegaskan, DPRD telah berulang kali mengingatkan pentingnya kehadiran universitas negeri di Kota Bekasi. Aspirasi itu sudah disampaikan melalui rapat paripurna, maupun pembahasan di setiap komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Ini sudah berapa periode dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Minimal di periode 2024-2029 ini harus ada. Kalau tidak sempat membangun gedung, minimal pembebasan lahannya dulu," ucapnya.
Menurutnya, kota-kota lain dengan APBD lebih kecil dari Kota Bekasi sudah mampu memiliki universitas negeri. Karena itu, Bekasi seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pembangunan kampus negeri.
"Bukan bicara soal luasnya. Yang penting ada dulu. Gedung bisa vertikal, bangun ke atas. Tidak usah berbicara luas yang harus sekian hektare. Yang terpenting, Kota Bekasi harus punya universitas negeri," tandas Sarwin.
Ia berjanji, akan kembali mengangkat isu ini dalam sidang-sidang DPRD mendatang, untuk memastikan Pemkot Bekasi serius merealisasikan pembangunan universitas negeri. Langkah ini dinilai krusial, untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. (Pandu)
