inijabar.com, Kota Bekasi – Dukungan masyarakat mengalir deras terhadap laporan dugaan korupsi pengadaan meubelair sekolah senilai Rp19,29 miliar di Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun anggaran 2025 yang diungkap National Corruption Watch (NCW).
Masyarakat dan pemerihati pendidikan berharap proses hukum yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tidak berhenti di tengah jalan.
Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari aktivis, orang tua siswa, hingga pemerhati pendidikan, menilai kasus ini harus diusut tuntas karena menyangkut penggunaan uang negara dan kualitas sarana belajar.
Mereka mendorong agar penanganan perkara berjalan transparan dan profesional.
“Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut hak siswa atas fasilitas yang layak. Jangan sampai laporan ini layu sebelum berkembang,” ujar Nia (43) salah satu warga Kayuringin Bekasi Selatan. Jumat (3/4/2026).
Sebelumnya, NCW mengungkap adanya potensi markup hingga 62 persen atau sekitar Rp7,4 miliar dari total proyek Rp19,29 miliar. Nilai tersebut dinilai jauh di atas harga pasar yang seharusnya hanya sekitar Rp11,88 miliar.
Tak hanya itu, NCW juga mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran lain, di antaranya indikasi duplikasi anggaran, pemecahan paket menggunakan kode Mata Anggaran Keluaran (MAK) ganda, hingga potensi persekongkolan dalam sistem e-purchasing yang diduga mengunci vendor tertentu.
Pengadaan dalam jumlah besar lebih dari 8.500 set meja kursi dalam satu tahun juga dinilai tidak rasional dan mengarah pada oversupply.
Masyarakat kini menaruh harapan besar ditengah pesimisme pada aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi agar segera meningkatkan status penanganan perkara jika ditemukan bukti awal yang cukup.
Mereka juga meminta hasil penyelidikan dibuka secara berkala kepada publik.
“Kami akan kawal terus. Ini uang rakyat, harus jelas ke mana perginya,” ucap Rian (32) salah satu aktifis muda Bekasi.
Hingga kini, pihak Kejari Kota Bekasi telah menjawab laporan NCW dan menyatakan masih melakukan tahap pemeriksaan terhadap laporan tersebut.
Dukungan publik pun seharusnya bisa menjadi energi tambahan agar penanganan kasus ini berjalan hingga tuntas tanpa intervensi.(*)
