inijabar.com, Kota Bekasi– Polemik parkir berbayar di kawasan Ruko Grand Galaxy City (GGC) kian memanas. Sejumlah warga yang tergabung dalam paguyuban GGC menyuarakan penolakan, terutama karena isu parkir berbayar dan belum diserahkannya PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) ke Pemerintah Kota Bekasi.
Namun, suara berbeda justru muncul dari Ketua RT di Cluster Lotus Garden, Samuel. Ia secara tegas menolak bergabung dengan kelompok penolak kebijakan tersebut karena merasa belum ada pembahasan menyeluruh dengan seluruh elemen warga.
“Saya sempat diajak bergabung mendukung aksi itu, tapi saya tolak. Menurut saya belum ada komunikasi yang jelas ke semua pihak,” ujar pria yang juga memiliki ruko di Rose Garden GGC ini. Kamis (30/4/2026).
Menurut Samuel, kebijakan parkir berbayar yang diinisiasi pengelola GGC sebenarnya sudah disosialisasikan kepada dirinya sebagai Ketua RT dan sebagian warga ruko. Ia menilai, kebijakan tersebut justru bisa menjadi solusi atas persoalan parkir yang selama ini kerap memicu konflik antar penghuni.
“Saya sendiri sering kesulitan parkir di depan ruko Rose Garden. Sudah ada mobil lain duluan, akhirnya harus berdebat. Kalau ada sistem parkir berbayar, ini bisa lebih tertib, aman dan nyaman,” jelasnya.
Ia juga menyoroti banyaknya kendaraan besar seperti truk milik pengusaha logistik yang kerap parkir sembarangan di area ruko. Menurutnya, kehadiran pengelola parkir akan membuat penataan lebih terkontrol tanpa harus memicu konflik langsung antar warga.
Samuel mengungkapkan, pemilik ruko sebenarnya tidak dikenakan biaya parkir alias gratis. Ia menduga informasi ini belum tersampaikan secara merata sehingga memicu kesalahpahaman dan penolakan dari sebagian warga.
Terkait isu PSU yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Bekasi, Samuel justru lebih memilih kawasan GGC tetap dikelola oleh pihak pengembang, yakni manajemen Agung Sedayu. Ia menilai pengelolaan saat ini sudah berjalan baik, terutama dalam hal keamanan dan kebersihan.
“Kita bayar untuk keamanan, kebersihan, semua sudah ditangani. Jadi kami di lingkungan tidak terlalu terbebani urusan teknis,” katanya.
Ia pun meyakini, masih banyak warga GGC yang memiliki pandangan serupa dan lebih nyaman jika kawasan tersebut tetap dikelola oleh pengembang dibandingkan diserahkan ke pemerintah daerah.(*)
